Harianmomentum--Bupati dan wakil bupati harus lebih memahami tugas dan fungsinya sebagai kepala daerah dalam melaksanakan program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

 

Untuk memaksimalkan efektifitas tugas dan fungsi tersebut, maka program pembangunan yang dilaksanakan harus disinergikan dengan pemerintah provinsi (pemprov)  yang mangacu pada program pembangunan nasional.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo saat melantik tiga pasangan bupati dan wakil bupati terpilih, hasil pilkada serentak tahun  2017. Pelantikan berlangsung di Gedung Balai Keratun komplesk Kantor Pemprov Lampung, Senin (22/5).   

Gubernur  menyematkan tanda pangkat kepada  Bupati Mesuji  H. Khmami     

 

Mereka yang dilantik: H.Sujadi - H. Fauzi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu, Umar Ahmad - Fauzi Hasan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tulangbawang Barat  serta H. Khamami - Saply sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji.

 

“Bupati dan wakil bupati harus memahami tugas dari kepala daerah, dalam rangka pemberdayaan pembangunan haruslah satu komando dan terkoordinasi dalam kesatuan yang holistik sebagai satu kesatuan Negara Republik Indonesia," kata gubernur.

 

Pada kesempatan itu, gubernur juga menyampaikan saat ini Indek Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung masih rendah. Kondisi itu, berbanding terbalik dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan angka pertumbuhan ekonomi yang selalu berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional.

 

"Artinya, dari sisi perekonomian Provinsi Lampung sudah berada pada jalur yang benar, tetapi terkait pembangunan manusia seutuhnya masih dalam kondisi tertinggal," ungkapnya.

 

Selain pembangunan secara fisik untuk mempermudah akses masyarakat transprotasi dan perekonomian, Ridho juga memberikan arahan agar para bupati fokus pada program pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan.

 

"Boleh jalan belum semua diaspal, boleh tidak ada listrik, tapi anak-anak harus tetap sekolah. Anak-anak harus divaksinasi dan terjaga kesehatannya. Jangan terlena dengan pembangunan infrastruktur, tapi tidak memperhatikan pembangunan kualitas manusia yang seutuhnya," imbaunya.

 

 Dia juga mengingatkan, agar program pembangunan di kabupaten terkoordinasi dan disinergikan dengan program.

 

“Jangan sampai tumpang tindih atau bahkan terbalik, pemerintah daerah mengurusi keamanan dan sebaliknya TNI-Polri yang melaksanakan pembangunan daerah," kata Ridho mengingatkan.

 

Pelantikan tiga pasangan bupati dan wakil bupati tersebut mengacu Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor: 131.18 – 2997/2017 dan 132.18 – 2978/2017, tentang pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Tulangbawang Barat.

 

Kemudian SK Mendagri Nomor: 131.18 – 2980/2017 dan 132.18 – 2981/2017 tentang pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu, serta SK Mendagri Nomor : 131.17 – 3051/2017 dan 132.18 – 3052/2017 tentang pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji. (adv)