Harianmomentum--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) meragukan data angka kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung yang diberitakan Surat Kabar Harian Lampung Post,  edisi Selasa (18/7).

 

Dalam rilis berita itu disebut, berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) pada Maret 2017 tertera bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara (Lampura) menempati peringkat ke-empat di Provinsi Lampung. Sedangkan secara persentase, jumlah penduduk miskin di Lampura  menempati posisi teratas, 23,32 persen.

Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Lampura Samsir meragukan validitas dan sinkronisasi data BPS provinsi dengan data BPS Kabupaten Lampura. Menurut dia, beberapa instansi di Pemkab Lampura: Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan juga punya data tentang angka kemiskinan.

 

"Mungkin rumus BPS berbeda dalam mencari indikator kemiskinan. Kita tidak kalah dengan kabupaten lainnya, terutama dari segi penghasilan masyarakat. Jadi mari kita berkata jujur dengan data yang jujur pula. Lagian data BPS Kabupaten Lampura belum dipublis,"  kata Samsir didampangi  didampingi Kepala BPS Lampura Mimik Nurjanti dan beberapa pejabat pemkab setempat.

 

Hal senada disampikan Kepala Bappeda Syahrizal. Menurut dia, terjadi ketidak singkronan data antara BPS Kabupaten Lampura dan BPS Provinsi Lampung.

 

"Ini data lama tahun 2014, karena sama persis. Kalua data tahun 2016, justri angka kemiskinan di Lampura menjadi 22,92 persen dari tahun 2015 yakni 23,20 persen. Secara gamblang saja bisa kita lihat dari data pendapatan perkapita penduduk yang menempati  peringkat dua se-Provinsi Lampung. Lebih riil lagi, kita lihat angka jamaah haji Lampura yang bertambah signifikan, berarti penduduk kita banyak yang mampu," tegasnya.

 

Syahrizal juga mempertanyakan data yang dipublis BPS Provinsi Lampung. Menurut dia, selama empat tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampura melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,26 persen.

 

"Hasil Susenas bertolak belakang. Pertumbuhan ekonomi kita tinggi, bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Hanya saja banyak masyarakat yang keberatan, jika dikatagorikan orang mampu. Mereka lebih senang mengaku miskin, dan ini terjadi saat program PKH melakukan pendataan di lapangan," terangnya.

 

Kepala BPS Lampura Mimik Nurjanti membenarkan pihaknya belum mempublis data Susenas pada Maret 2017. Sedangkan data data tahun 2016 sudah dipublis. Berdasarka data tahun 2016, lanjut dia, angka kemiskinan di Lamputa  sebesar 22,92 persen.

 

Mimik juga menyangkal, terjadi perbedaan data antara BPS Lampura dan  BPS Provinsi Lampung. Menurut dia, tidak ada perbedaan karena instansi-nya bersifat vertikal. 

 

"Data tersebut dari kabupaten dikirim ke provinsi dan dari provinsi dikirim ke pusat untuk diolah. Saat ini BPS provinsi yang telah mempublis, kabupaten belum. Yang pasti tidak ada perbedaan data yang kami pegang dengan data yang ada di provinsi. Kemungkinan kalau tidak salah data yang dipublikasi itu, data 2014," terangnya.

 

Sebelumnya diberitakan, Kepala BPS Provinsi Lampung Yeane Irmaningrum melalui rilis yang dikutip Surat Kabar Harian Lampung Post menyatakan angka kemiskinan di Lampung Utara menempati peringkat ke-empat dengan persentase penduduk miskin tertinggi sebesar 23,32 persen. (ysn)