Harianmomentum--Walikota Metro Achmad Pairin meminta DPRD setempat meningkatkan kinerja dalam fungsi pengawasan pelaksanaan program pembangunan, untuk mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Permintaan tersebut  disampaikan saat rapat paripurna DPRD, Senin (24/7).

 

Rapat paripurna tersebut mengagendakan Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Metro .

 

“Dengan adanya raperda yang mengatur Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,  diharapkan dapat memicu motivasi  anggota legislatif meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan,” kata Pairin.

 

Menurut Pairin, ada beberapa hal yang  perlu menjadi perhatian bersama, agar nantinya  raperda tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

 

“Proses penyusunan raperda ini, kita telah mempertimbangkan berbagai hal. Dari beban kerja dan tanggungjawab DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah, dinamika ekonomi, sosial dan arah pembangunan serta kemampuan keuangan daerah,” tambahnya.

 

Pairin juga  menyampaikan ucapan terima kasih atas inisiatif dan kerjasama jajaran DPRD Kota Metro dalam pembahasan raperda tersebut,  khususnya kepada Panitia Khusus II dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang telah melakukan kajian pembahasan perda ini secara intensif.

 

“Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada semua Anggota DPRD yang telah menyetujui  raperda ini untuk disahkan menjadi  Peraturan Daerah.  Kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Metro, mari terus lanjutkan tugas dan tanggung jawab kita sehingga pelaksanaan perda ini dapat berjalan sebagaimana mestinya,” harapnya.

(sya/pie)