Harianmomentum-- Kinerja
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam penanganan konflik sosial dinilai
berhasil.
Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) menempatkan Lampung pada posisi pertama dari 10
provinsi di Indonesia yang meraih penghargaan penanganan konflik sosial tahun
2016.
Pengharggaan tersebut diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo pada Gubernur Lampung M Ridho Ficardo saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Kegiatan berlangsung di Ball Room Hotel Bidakara, Jakarta Selata, Rabu (15/3).
Kemudian:
Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung dan Sumatera
Selatan.
Kesepuluh
provinsi itu dinilai berhasil mengatasi gejolak konflik serta membangun
keamanan dan ketertiban masyarakat.
Direktur
Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Soedarmo
mengatakan pembentukan tim terpadu penanganan konflik dilatarbelakangi
banyaknya permasalahan di daerah yang memicu konflik sosial.
Dia
mencontohkan, masalah yang memicu timbulnya konflik sosial: sengketa pemilihan
kepala daerah, sengketa lahan dan persoalan pendirian rumah ibadah.
"Adanya permasalah, seperti pemilihan kepala daerah, pendirian rumah ibadah, sering engakibatkan stabilitas keamanan di daerah, tidak kondusif," kata Soedarmo.
Gubernur
Lampung M Rido Ficardo melalui rilis humas pemprov setempat menyampaikan terima
kasih kepada seluruh jajarannya dan masyarakat atas diraihnya pengharggan
tersebut.
Menurut
dia, keberhasilan penanganan konflik sosial di Provinsi Lampung tidak akan
berhasil tanpa dukungan dan peran aktif seluruh elemen pemerintah dan
masyarakat. (rls)
Editor: Harian Momentum