Politasi Kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam, apa Tujuannya

img
Pemerhati masalah strategis Indonesia. Tinggal di Kuningan, Jawa Barat. Foto: Google.

Harianmomentum--Kunjungan otoritas tertinggi di Republik Sosialis Viet Nam yaitu Sekjen Partai Komunis Viet Nam (PKV), Y.M. Nguyen Phu Trong secara resmi ke Indonesia berlangsung pada tanggal 22 s.d 24 Agustus 2017, berlangsung dengan aman dan lancar.

 

Selama di Indonesia, Sekjen PKV juga mengadakan pertemuan dengan pimpinan MPR, DPR dan DPD, termasuk berbicara di forum bisnis dan akademis. Kunjungan Sekjen Nguyen Phu Trong ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama kedua negara di berbagai bidang, utamanya peningkatan kerja sama di bidang maritim dan perikanan, perdagangan dan investasi serta isu kawasan. Kunjungan tersebut juga diikuti 105 orang.

 

Harus diakui bahwa dewasa ini Viet Nam adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu 6 persen pada 2016. Angka perdagangan Indonesia-Vietnam mencapai 6,2 milyar dollar AS pada tahun 2016 dan ditargetkan mencapai 10 milyar dolar AS pada 2018. Indonesia menanamkan modalnya di Vietnam pada sektor properti, semen, obat-obatan, makanan dan bahan-bahan kimia dengan total 2 milyar dolar AS pada tahun 2016. Vietnam adalah negara tetangga dan mitra strategis Indonesia dalam konteks bilateral dan ASEAN. Kedua negara menyadari pentingnya untuk menggali potensi kerja sama di segala bidang yang lebih menguntungkan dan berkesinambungan.

 

Kunjungan pejabat tinggi negara dari Vietnam ke Indonesia bukanlah saat ini saja. Sebelumnya pada tanggal 14 September 2011, Perdana Menteri (PM) Vietnam/Member of Politbiro untuk PKV Nguyen Tan Dung melakukan Kunjungan Resmi ke Indonesia, kemudian pada tanggal 27 Juni 2013 Presiden Vietnam Truong Tan Sang dan Ibu Negara Mai Tinh Hanh melakukan Kunjungan Kenegaraan ke Indonesia. Presiden Truong Tan Sang pernah menjabat sebagai Executive Committee untuk PKV.

 

Politisi kunjungan akibat kurangnya informasi

 

Kebanyakan komentar di netizen mempertanyakan mengapa pemimpin komunis, ideologi yang dilarang di Indonesia, boleh masuk ke negara ini. Tidak sedikit yang menentang kunjungan tersebut. Perbincangan di Twitter ramai setelah muncul bocoran surat undangan rapat Kemlu terkait kedatangan Nguyen.

 

Rencana kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam juga dipolitisasi oleh sejumlah kalangan seperti yang dilakukan Gerakan Aksi Silaturahmi Mahasiswa DKI Jakarta dengan menyebarkan undangan jumpa pers tanggal 22 Agustus 2017 untuk merespons kedatangan Nguyen Phu Trong. Mereka berjanji akan mengadakan aksi unjuk rasa dengan tema aksi “Jangan jadikan NKRI komunis”, “Tolak komunis Nguyen Phu Trong masuk Indonesia”, “Pulangkan Sekjen Partai Vietnam atau gulingkan rezim Joko Widodo”.

 

Kemudian, organisasi yang sama juga berencana melakukan aksi unjuk rasa pada 25 Agustus 2017 ke Istana Presiden, dengan membawa grand issue yaitu : pertama, tolak dan gulingkan rezim pendukung ideologi komunis. Kedua, selamatkan Pancasila dari rezim Joko Widodo yang menjamu Sekjen Partai Komunis Vietnam di Istana. Ketiga, masihkah rakyat percaya dengan rezim yang dipimpin Joko Widodo dengan PDIP yang menjamu Nguyen Phu Trong, Sekjen Partai Komunis Vietnam?. Keempat, perlukah rakyat mempertanyakan identitas rezim? Kelima, Jokowi secepatnya reshuffle Menteri Luar Negeri.

 

Menurut penulis, reaksi “tidak masuk akal” dari organisasi yang mempersoalkan kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam jelas merupakan upaya politisasi yang memiliki tujuan antara yaitu menciptakan ketidakpercayaan atau rasa permusuhan rakyat terhadap pemerintah sah dibawah Jokowi dan tujuan akhirnya yaitu mencegah atau mengalahkan Jokowi di Pilpres 2019. Sebuah manuver politik yang mudah dibaca dari tuntutan dan grand issue yang diusungnya, termasuk manuver politik yang kurang memperhatikan esensi dan signifikan geopolitik, geoekonomi dan geostrategis dibalik hubungan bilateral Indonesia-Vietnam.

 

Republik Sosialis Vietnam menganut sistem mono partai, dimana PKV adalah entitas politik tertinggi. Sekjen PKV adalah bagian integral dari eksistensi negara. Oleh sebab itu, Sekjen sebagai pemimpin tertinggi PKV memiliki kewenangan dan kekuasaan politik tertinggi, melampaui Presiden dan Perdana Menteri. Oleh karena itu wajar jika kunjungan Nguyen Phu Trong mendapatkan sambutan secara kenegaraan. Hal yang sama juga dilakukan ketika Sekjen PKV telah diberikan antara lain oleh oleh Singapura, Australia, Thailand, Italia, India, Jepang, dan Amerika Serikat.

 

Partai Komunis Vietnam (bahasa Vietnam: ??ng C?ng s?n Vi?t Nam, disingkat (?CSVN) adalah partai politik pendiri dan penguasa Republik Sosialis Vietnam. Meski sebenarnya memegang kekuasaan bersama dengan Barisan Tanah Air Vietnam, ?CSVN sepenuhnya menguasai pemerintahan serta mengendalikan negara, militer, dan media secara terpusat. Kekuasaan tertinggi Partai Komunis termaktub dalam Pasal 4 Konstitusi Vietnam. Saat ini, ketua partai dijabat Nguy?n Phú Tr?ng sebagai Sekretaris Jenderal Komite Pusat sekaligus Sekretaris Komisi Militer Pusat.

 

Partai Komunis Vietnam terkenal akan anjurannya terhadap sistem ekonomi pasar berhaluan sosialis. Lembaga tertinggi partai ini adalah Kongres Nasional yang berhak memilih anggota Komite Pusat. Di antara kongres, Komite Pusat menjadi organ tertinggi yang mengurusi kegiatan sehari-hari Partai Komunis. Segera setelah kongres, Komite Pusat akan memilih anggota Politbiro dan Sekretariat serta menunjuk Sekretaris Jenderal. Di antara sidang Komite Pusat, Politbiro menjadi organ tertinggi yang mengurusi kegiatan sehari-hari Partai Komunis, tetapi hanya dapat menjalankan keputusan berdasarkan kebijakan yang sebelumnya telah disetujui oleh Komite Pusat atau Kongres Nasional. Per 2013, Politbiro Ke-11 terdiri atas 16 anggota.

 

Last but not least, kita harus percaya bahwa siapapun yang memerintah Indonesia, termasuk dibawah kepemimpinan Jokowi tidak akan pernah dan tidak akan berani menggadaikan ideologi Pancasila dan NKRI untuk kepentingan ekonomis pragmatis, sebab Pancasila dan NKRI sudah final dan harga mati. Sikap berlebihan merespons kunjungan kenegaraan dari pimpinan sebuah negara berhaluan komunis justru merefleksikan bahwa kita sendiri kurang menghargai dan mempermalukan Pancasila.

 

Kita harus menghormati dan respek terhadap rakyat Vietnam yang mempercayai ideologi komunis sebagai ideologi negaranya yang bersifat final dan harga mati juga, sama seperti kita bangsa Indonesia telah menasbihkan Pancasila sebagai ideologi negara. Unjukrasa atau protes “waton suloyo atau asal beda” justru menunjukkan pelakunya adalah mempermalukan Pancasila karena mengejawantahkan ajaran luhur Pancasila kearah yang salah. Jadi jangan terjebak dalam politisasi dibalik hal ini. Semoga. Oleh : Kurniadi (*)






Editor: Harian Momentum





Leave a Comment

Tags Berita

Featured Videos