Harianmomentum--Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) belum dapat menyimpulkan hasil peninjaun terkait tindak lanjut laporan kerusakan terumbu karang di kawasan Pantai Labuhanjukung, Kabupaten Pesisir Barat.

 

"Kalau soal hasil peninjuan lokasi, nanti tanyakan saja kepada ketua tim. Intinya tinjauan yang kita lakukan adalah bentuk verifikasi laporan dugaan kerusakan trumbu karang tersebut,” kata Heri anggota tim Gakum Kemen LHK melalui telepon, Senin (28/8).

 

Sebelumnya, Kamis (24/8)  Perwakilan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakum) Kementerian Lingkungan Hidup  dan Kehutanan (Kemen LHK)  mengunjungi  Pantai Labuhanjukung, Kabupaten Pesisir Barat. 

 

Kunjungan itu sebagai tindak lanjut laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Tepat Akurat (LITA) tentang  kerusakan terumbu karang di kawasan pantai tersebut.

 

Kepada Kementerian LHKH, LSM LITA melaporakn dugaan terjadinya kerusakan trumbu karang  di Kawasan Pantai Labuhanjukung akibat proyek pengerukan menggunakan alat berat.

 

Koordinator LSM LITA Indra mengatakan laproan yang disempaikan ke Kementerian LHK itu bernomor: 027.01/lsl.lita/dpp.1/V111/2017 tentang pengaduan pengerukan terumbu karang dan atau pengerukan  karang laut di tepi pantai.

 

“Kami menyanyangkan tindakan pengerukan karang di kawasan pantai Kabupaten Pesisir Barat beberapa waktu lalu. Hal itu berdampak negatif terhadap lingkungan,” kata Indra.

 

Dia menerangkan, jika terbukti terjadi kerusakan lingkungan, maka pelaku proyek pengerukan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai Undang-Undang (UU) tentang Lingkungan Hidup. 

 

“Selain ke kementerian, kita juga sudah laporkan masalah ini ke  BPLH Provinsi Lampung,  juga sudah cek lokasi. Jadi kita menunggu kelanjutannya,” tegasnya. (ags)