PEMERINTAH Jokowi – JK dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang mengalami perbaikan yaitu 5,1 % pertahun dan diproyeksikan akan meningkat lagi karena memiliki komitmen yang serius dan tidak melakukan eksperimen baru ketika menghadapi pertumbuhan ekonomi yang menurun. Komitmen yang serius tersebut tercermin dari program IMEP (Infrastruktur, Maritim, Energi, Pertanian) yang dicanangkan oleh pemerintah.

Selain komitmen, pemerintah juga memiliki kredibelitas dan kecakapan untuk membangun diatas dasar pondasi politik yang kokoh yang dapat terwujud harmonisasi komunikasi politik diwilayah parlemen sehingga berkontribusi mendukung kebijakan politik pemerintah. Pembuat kebijakan mengerti bahwa, pertumbuhan tidak hanya terjadi secara mendadak namun berdasarkan prinsip pengorganisasian politik ketika mulai memegang kekuasaan pemerintah.

Dalam bukunya yang terkenal, The Mystery of Capital : Why Capitalism Thriumphs in the West and Fails Everywhere Else (2000), Hernando de Soto menyatakan, salah satu prasyarat yang dibutuhkan untuk memberikan kesempatan masyarakat miskin mengembangkan usahanya adalah reformasi hak kepemilikan, yaitu jaminan kepemilikan aset yang terdokumentasi atau sah yang bisa dijadikan modal untuk bersaing di sektor perekonomian.

Pertayaan adalah dapatkah pemerintah mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga tahun 2019 dengan mengutamakan kepentingan rakyat terlibat penuh dalam pembangunan? Dengan tidak melibatkan rakyat akan menyebabkan ketimpangan, padahal berdasarkan laporan The World Development yang disampaikan Rodriguez (2000) berjudul Inequality, Economic Growth and Economic Performance melihat ketimpangan membawa efek kepada pertumbuhan ekonomi (PDB) dan kinerja perekonomian.

Mengejar Pertumbuhan Ekonomi