Harianmomentum--Camat Tulangbawang Udik, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Tausin berjanji secepatnya memanggil Kepalo Tiyuh (kepala desa) Gunungkantun Tanjungan.

 

 Pemanggilan tersebut untuk meminta keterangan, terkait polemik ketidakjelasan pelaksanan program dana desa (DD)  tahun 2016 di tiyuh setempat.  

 

 "Dalam waktu dekat saya akan panggil Kepalo Tiyuh Gunungkatun Tanjungan. Kita ingin tahu kejelasan realisasi program DD tahun 2016 di tiyuh itu,” kata  Tausin, Senin (4/9).

 

Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga Tiyuh Gunungkatun Tanjungan mempertanyakan kejelasan realisasi program DD tahun 2016.

 

Warga menuding sejak tahun 2016, relisasi pembangunan melalui anggaran DD tidak jelas. Warga juga mengaku tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan mau pun pelaksanaan realisasi program DD.       

 

“Bangunan sumur bor ini salah satu bukti ketidak jelasan realisasi program DD. Lihat saja, tidak ada mesin penyedot airnya, hanya tower dan tong penampung air saja. Bagai mana sumur bor ini bisa difungsikan, kalau tidak ada mesinnya,” kata seorang warga setempat, selasa (29/8).

 

Saat dikonfermasi Kepalo Tiyuh Gunungkatun Tanjungan Sahlan menyangkal tudingan tersebut. 

Menurut dia, dana pembangunan sumur bor yang tidak bermesin itu  berasal dari sumbangan pribadinya dan swadaya masyarakat, tidak menggunakan anggaran DD.

 

“Pembangunan sumur bor yang tak bermesin itu mutlak milik pribadi saya dan sumbangan warga, bukan menggunakan dana desa,” sangkal Sahlan.

 

Dia menerangkan, pembangunan sumur bor itu didasari keprihatinan terhadap warga lanjut usia, agar memudahkan untuk berwudhu.  

“Niat saya dan warga untuk memudahkan para orang tua mengambil air wudhu. Airnya nanti kita alirkan pakai selang dari sumur bor di balai tiyuh,” terangnya.

 

Secara terpisah, keterangan Sahlan tersebut dibantah warga lainnya."Semua itu tidak benar, hanya akal-akalan dia (Sahlan) saja. Setiap tahun memang penggunaan DD tidak jelas, dia semuanya mengaturnya. Kalau itu memang milik pribadi dan sumbangan warga, kami tidak pernah merasa dimintai sumbangan. Lalu warga yang mana,” bantahnya.

 

Selain itu, warga juga mempertanyakan bantuan modal untuk Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMT) yang tidak jelas realisasi penggunaannya. 

 

“Tahun 2016, bantuan modal untuk BUMT itu Rp20 juta, tahun 2016 Rp60 juta. Lalu apa bentuk usaha yang dikelola BUMT itu?  Jangankan usahanya, pengurusnya saja selalu diganti-ganti oleh kepalo tiyuh,” ungkapnya. (frk)