Harianmomentum--Wacana pemindahan ibu kota Indonesia yang beberapa waktu lalu dikemukakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menggelinding serta menjadi kajian akademisi dan tokoh di berbagai daerah yang dinilai potensial menjadi lokasi pengganti Jakarta.

Gagasan yang telah dimulai oleh Presiden Soekarno hingga masuk kajian Bappenas di era Presiden SBY itu juga diriset serius oleh komponen masyarakat Provinsi Lampung yang berasal dari akademisi, legislator pusat dan daerah, organisasi profesi, aktivis, jurnalis hingga organisasi kemasyarakatan.

 

Bahan kajian berjudul 'Lampung Sebagai Alternatif Pusat Pemerintahan Republik Indonesia' dihasilkan dari focus group discussion (FGD) yang digelar di Kota Bandar Lampung pada Agustus lalu.

"Delegasi masyarakat Lampung berkunjung ke Ketua MPR RI Zulkifli Hasan guna melaporkan, meminta dukungan dan memohon arahan beliau terkait rekomendasi FGD bahwa Lampung siap menjadi pusat pemerintahan RI. Bila gagasan yang dilontarkan Presiden Jokowi hendak diimplementasikan, Lampung mampu menunjang visi misi dari negara," jelas Andi Desfiandi, ketua Yayasan Alfian Husin yang menjadi inisiator FGD di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (14/9).

Doktor lulusan Unpad Bandung tersebut menjelaskan, Lampung memiliki sumber daya dan kesiapan berbagai indikator untuk menjadi ibu kota negara. Berdasarkan kajian geopolitik, ekonomi, infrastruktur, telekomunikasi dan informasi teknologi, sosial budaya, planologi dan lintas keilmuan yang telah dilakukan. Lampung diyakini adalah alternatif utama untuk rencana pemindahan ibu kota pemerintahan Indonesia. 

Lanjut Andi, terkait indikator aman dari gempa dan bencana alam, kajian mitigasi telah dilakukan tim ahli yang merekomendasikan wilayah timur Provinsi Lampung yakni bentangan dari Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang hingga Mesuji sebagai wilayah yang aman. 

Mengenai ketersediaan lahan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan PTPN VII memiliki aset puluhan ribu hektar tanah yang sangat mungkin dikonversi menjadi lahan ibu kota. Sehingga pemerintah tak perlu keluarkan biaya pembelian tanah hingga dapat meminimalisir konflik dan spekulan. 

Kelebihan lain Provinsi Lampung yang dituangkan dalam kajian adalah bahwa Lampung sangat dekat ke Jakarta dengan ketersediaan konektivitas moda transportasi yang beragam sehingga memudahkan mobilisasi barang dan orang dengan biaya lebih terjangkau.

 

Selain adanya empat bandara komersial plus aset TNI yakni Bandara Radin Inten, Bandara Taufik Kiemas, Bandara Gatot Subroto, dan Lanud Astra Ksetra juga ditunjang dengan kesiapan Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Panjang, serta proses pembangunan jalan tol dan kereta api trans Sumatera yang akan semakin menunjang sarana transportasi Jakarta-Lampung. 

"Jadi wacana ini memang berdasarkan kajian ilmiah, bukan hanya mimpi semata. Kami mengajak kepada semua stakeholder pemangku kepentingan di Lampung untuk bersama-sama berjuang mewujudkan Lampung sebagai ibu kota pemerintahan NKRI," pungkas Andi.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua MPR Zulkifli Hasan menerima berkas dokumen FGD sebagai bahan untuk dipelajari lebih lanjut. Dan berjanji akan mengatur waktu untuk diskusi lanjutan dengan masyarakat Lampung.

"Hari ini saya didatangi teman-teman untuk menyampaikan aspirasi agar Provinsi Lampung dapat menjadi ibu kota NKRI. Lampung memang dekat dengan Jakarta, apalagi kalau nanti Jembatan Selat Sunda jadi dan memiliki sarana prasarana prasyarat untuk menjadi ibu kota. Saya sebagai putra daerah Lampung mendukung aspirasi teman-teman tersebut," tegasnya.

Delegasi tokoh Lampung juga telah menemui Ketua Badan Anggaran DPR RI Aziz Syamsuddin untuk menyampaikan kesiapan Lampung menjadi pusat pemerintahan RI.(rmol)

 

Daftar Tokoh Lampung yang bertemu dengan Ketua MPR RI, Kamis (14/9) dari pukul 12.30-14.30 WIB:

1. Dr. Andi Desfiandi (Ketua Yayasan Alfian Husin) 
2. KH. Soleh Badjuri (Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung),
3. Dr. Hasan Basri (mantan Rektor Universitas Tulang Bawang/ UTB)
4. Yuliansyah, Ph.D. (akademisi FH Unila)
5. Ary Meizari (Ketua KADIN Lampung)
6. Muzzamil (Direktur CEDPPIS)
7. Davit Kurniawan (Direktur DJ Corp)
8. Ahmad Muslimin (Ketua KPW PRD Lampung)
9. Dedy Rohman (aktivis 1998)
10. Joni Fadli (pegiat HAM)
11. Ferry Mulyadi (jurnalis)
12. Ricky Tamba (Wasekjen ProDEM/ aktivis KGM Lampung).