Harianmomentum--Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri menegaskan, program pemutihan Pajak Kendaraan bermotor (PKB) yang akan dilaksanakan Pemprov adalah untuk menarik pajak yang belum masuk. Jadi, bukan untuk melegalkan kendaraan yang tidak jelas statusnya alias bodong.

 

Bachtiar mengatakan, guna mengantisipasi hal tersebut, pada pelaksanaan pemutihan PKB pihak Pemprov membentuk Crisis Center di tiap Samsat Induk yang melakukan pelayanan pemutihan untuk mengecek kelengkapan setiap kendaraan.

 

“Untuk mengantisipasi, di Samsat Induk yang akan melakukan pelayanan ini kita menyiapkan Crisis Center yang berasal dari Ditlantas, Dispenda dan Jasa Raharja. Jadi tidak ada alasan untuk melegalkan kendaraan yang tidak legal,” ujar Bachtiar, kepada awak media usai memimpin rapat persiapan pemutihan PKB di ruang kerjanya, Rabu (20/9).

 

Dia menegaskan, setiap kendaraan yang ilegal tidak dibenarkan untuk ikut pemutihan PKB. Untuk itu, ia meminta semua pihak yang terlibat dalam program ini bersiap. Sebab pemutihan ditargetkan tetap di bulan September.

 

“Kalau nggak legal ya nggak legal. Pemutihan jangan dijadikan melegalkan yang tidak legal. Dalam rapat tadi sudah dibahas, setiap wajib pajak wajib bayar PKB. Kendaraan dinas yang mati pajak juga harus bayar,” tegasnya.

 

Terkait tanggal pelaksanaan program pemutihan ini Bachtiar belum dapat menyebutkan tanggal pastinya, namun tetap diupayakan akan dilaksanakan pada bulan ini. Menurut dia untuk launching tanggal pelaksanaan akan disampaikan setelah berkoodinasi dengan stakeholder terlebih dahulu.

 

Ia mengatakan, pelaksanan pemutihan PKB harus berjalan baik dan lancar. Maka semua harus dipersiapkan dengan matang, terutama Samsat induk yang akan melakukan pelayanan pemutihan. 

 

“Ini kan tergantung kesiapan teknisnya, jadi nanti dalam pelaksaan benar-benar tertib. Kita akan berupaya agar bisa berjalan sesuai yang kita inginkan di bulan ini,” pungkasnya.

 

Dalam kesempatan itu, Asisten Ditlantas Polda Lampung Kompol Leo Dedi, menyampaikan persiapan pemutihan juga terkait perbaikan sistem keamanan.

 

“Kita juga harus mempersiapkan langkah preventif untuk mencegah potensi kejahatan yang mungkin timbul saat pelaksaan pemutihan, atau kemungkinan kecurangan oleh oknum tertentu yang berpotensi merugikan negara maupun masyarakat. Selain itu, perlu juga mempersiapkan space untuk pemeriksaan,” kata Leo. (ira/rls)