Harianmomentum.com--Ancaman demo besar-besaran dari pedagang kaki lima (PKL), ternyata tak mampu merubah kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot (Metro) untuk memidahkan lokasi berdagang para pedagang tersebut

 

Walikota Metro Achmad Pairin menegaskan, pemindahan lokasi berdangan PKL dari sejumlah kawasan jalan protokol ke Lantai II Pasar Kopindo dan Pasar Cenderawasih akan tetap dilakukan.

 

"Ya sesuai fungsinya, jalan ya kembalikan ke jalan. Pasar ya kita kembalikan menjadi pasar. Jadi kita tetap memindahkan PKL ke Lantai II Pasar Pasar Kopindo," tegas Pairin, Jumat (20/10).

. 

Menurut dia, selama tiga bulan awal para PKL akan digratiskan menempati lapak berdagang di Lantai II Pasar Kopindo.

 

"Kan ini masih masa transisi, jadi kita geratiskan selama tiga bulan. Untuk selanjutnya kita lihat, perkembangannya seperti apa. Nanti biar dinas terkait yang akan menentukan bagaimana setelah tiga bulan," terangnya. 

 

Saat ini, lanjut dia, di Lantai II Pasar Kopindo sudah disiapkan kurang lebih 190 lapak dan 63 lapak yang satu lapaknya bisa ditempati tiga pedagang. "Kan jumlah PKL itu, kurang lebih 300-an jumlahnya. In Sya Allah cukup," ungkapnya. 

 

Dia menambahkan, pengosongan lapak PKL di kawasan Jalan Teuku Umar, Cut Nyak Dien, Agus Salim, akan dilakukan setelah Lantai II Pasar Kopindo siap digunakan. Saat ini, lantai II pasar tersebut  masih dalam tahap perbaikan. 

 

"Permintaan pedagang untuk mencopot kepala dinas perdagangan juga tidak bisa sekonyong-konyong dilakukan. Ada mekanismenya, tahapan-tahapannya," jelasnya.

 

 Terpisah, Ketua DPRD Kota Metro Anna Morinda meminta pemkotjaksana dalam penyelesaian masalah PKL. Menurut dia, permasalahan PKL harus diselesaikan secara adil, sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. 

 

"Kemarin sudah dibahas rapat fokorpimda. Prinsipnya PKL akan ditata dengan baik. Kami sampaikan, ditata di tempat yang sama dan diperlakukan dengan bijaksana," katanya. 

 

Diberitakan sebelumnya, PKL Kota Metro  mengancam melakukan demonstrasi besar-besaran pada hari ini (Senin 23/10), jika pemkot tidak mengindahkan tuntutan untuk memberikan izin berdagang di kawasan yang  selama ini ditempati PKL.

 

Bukan itu saja, PKL juga menuntuk pencopotan LM Hutabarat dari jabatan kepala dinas perdagangan setempat, karena dinilai berpihak pada pengembang pasar. (pie)