Harianmomentum.com--Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Senin (6/11) urung menggelar hearing dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

 

Hearing dijadwalkan untuk evaluasi caturwulan ketiga dan program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang tengah berlangsung.

 

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung Ikhwan Fadhil Ibrahim mengatakan, hearing tersebut ditunda lantaran Kepala Bapenda Pitterdono tidak dapat hadir dikarenakan berbenturan dengan agenda yang lain.

 

Sehingga direncanakan hearing akan ditunda hingga pekan depan.

 

"Hearing hari ini batal, kemungkinan akan kita jadwalkan lagi untuk minggu depan menyesuaikan dengan jadwal Kepala Bapenda karena beliau wajib hadir," ujar Ikhwan Fadil.

 

Dia mengungkapkan, dalam hearing tersebut nantinya akan dibahas Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pendapatan kabupaten/kota yang mengajukan penambahan anggaran operasional pada APBD 2018.

Menurut politisi partai Gerindra tersebut, anggaran UPTB Pendapatan Daerah di daerah sebesar Rp 150 juta dinilai sangat kecil. Padahal UPTB merupakan ujung tombak dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

"Kami akan mengumpulkan kepala UPTB kabupaten/kota dan juga Kepala Bapenda. Kita mau kenaikan anggaran UPTB juga harus disertakan dengan kenaikan PAD nya," kata Ikhwan.

Dia menambahkan, kendaraan bermotor dan bahan bakar merupakan sumber PAD terbesar yang ada di Bumi Ruwa Jurai ini, sehingga diharapkan dengan meningkatnya anggaran UPTB dapat sejalan dengan peningkatan PAD sektor pajak.

 

Lebih lanjut dia menuturkan, selain anggaran UPTB, dalam hearing tersebut juga akan dibahas pemutihan yang digelar hingga 31 Desember mendatang. DPRD ingin mengetahui kendala apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaannya.

 

Ikhwan mengungkapkan, pihaknya secara tidak langsung pernah mendengar keluhan-keluhan terkait pemutihan, namun demikian hingga saat ini belum ada laporan yang masuk ke DPRD terkait penyimpangan dalam program pemutihan. (ira)