Harianmomentum.com--Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), tertup soal dana anggaran publikasi media yang dialokasikan untuk kegiatan lembaga legislatif tersebut.

 

Sekeretaris DPRD Pesibar Lekat Maulana mengatakan, tidak tahu berapa jumlah dana anggaran publikasi tersebut.

 

“Saya tidak tahu, soal dana publikasi untuk pembayaran langganan koran dan program kerjasama dengan media. Coba temui Kabag Umum (Nasrudin). Dia yang menangani urusan publikasi. Kalau berapa jumlah anggaranya, kita nggak bisa nerka-nerka, karena disesuaikan dengan kebutuhan,” kata Lekat pada sejumlah wartawan, Kamis (9/11).

 

Anehnya, saat dikonfermasi, Kabag Umum Sekretariat DPRD Pesibar Nasrudin juga mengatakan tidak tahu-menahu terkait dana publikasi tersebut. Menurut dia, semua anggaran, termasuk dana publikasi dikelola sekretaris dewan.

 

"Saya di sini baru berapa bulan menjabat. Jadi masalah publikasi saya kurang paham dan tidak tahu-\menahu. Kalau kuehnya itu yang tau sekwan bebaginya kemana. Jadi saya hanya menjalankan perintah, apa kata sekwan, ya saya ikuti," kata Nasrudin.

 

Ironisnya, pihak Sekretariat DPRD Pesibar diduga melakukan pungutan liar berupa pemotongan dana pembayaran kerjasama langganan koran.

 

Menurut beberapa wartawan, pihak Sekretaris DPRD selalu melakukan potongan dana pembayaran tagihan langganan koran.

 

"Setiap pencairan tagihan langganan koran, kami menandatangani berkas bermaterai 6000 dengan nominal pembayara Rp3,3 juta, tetapi yang kami terima hanya Rp2,2 juta sampa Rp2,4 juta saja. Proses pembayaran juga melalui staf honorer. Padahal, seharunya melalui bendahara,” ungkap salah satu wartawan yang dibenarkan wartawan lainnya. (asn)