Harianmomentum.com--Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bandarlampung menggelar forum komunikasi pemangku kepentingan utama tingkat Provinsi Lampung, dan tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

 

Kegiatan diawali penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerjasama Universal Health Coverage antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Pesawaran, Lampung Selatan, Pesisir Barat, dan Tulangbawang Barat.

 

“MoU tersebut adalah salah satu upaya menuju cakupan semesta 2019 atau Universal Health Coverage,” kata  Kepala BPJS Cabang Bandarlampung dr Johana usai penandatanganan MoU di Balai Keratun Pemerintah Provinsi Lampung, Kamis (23/11).

 

Adapun ruang lingkup kerja sama yakni percepatan peningkatan cakupan peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Selanjutnya, peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan, serta peningkatan kolektibilitas iuran peserta JKN-KIS.

 

Kolektibilitas iuran peserta, kata dr Johana, akan ditingkatkan melalui peningkatan kepatuhan pembayaran wajib Pemerintah Daerah (Pemda), iuran jaminan kesehatan penerima bantuan iuran daerah, iuran pekerja penerima upah, dan iuran pekerja bukan penerima upah sesuai dengan kewenangan Pemda.

 

Sementara, lanjut dia, forum komunikasi diselenggarakan untuk menjaga hubungan kemitraan dan komunikasi antara BPJS Kesehatan dengan para pihak pemangku kepentingan utama.

 

Menurut dr Johana, forum komunikasi ini akan membahas berbagai persoalan yang terjadi di lapangan selama penyelenggaraan JKN-KIS. Selain itu juga mendiskusikan solusi dan merumuskan rencana kerjasama strategis.

 

Pembukaan forum komunikasi dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung dan Deputi Direksi Wilayah Banten, Kalimantan Barat, dan Lampung Benjamin Saut PS. Hadir juga Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung, Metro, dan Kotabumi serta para perwakilan dari Pemerintah daerah kabupaten Tanggamus, Pesawaran, Lampung Selatan, Pesisir Barat, dan Tulangbawang Barat. (ira)