Harianmomentum.com - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) Irjen Pol (Purn) Erwin TPL Tobing mengaku geram terhadap impor beras dan menilai kebijakan pemerintah itu terlau sembrono.

"Negara Indonesia ini sudah 17 tahun merdeka dari impor beras. Ada apa ini, apakah sistem tata niaga kita yang salah atau sistem tani yang kurang. Harusnya bisa lebih teliti lagi sebelum mengambil keputusan," tegas Erwin usai pelantikan Ketua HKTI Provinsi Lampung di Swissbell Hotel, Bandarlampung, Rabu (14/02/2018).

Dikatakannya, jika pemerintah terus melakukan impor maka dampak buruknya akan langsung ke para petani. Lebih baik Bulog, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan, duduk satu meja menyelesaikan permasalahan impor beras. 

"Yang lucu, menteri pertanian mengatakan akan ekspor beras, tapi menteri perdagangan akan impor beras. Jangan sembarang seperti itulah, kasih tau alasan kepada masyarakat apa alasan pemerintah impor beras. Harus dikritisi hal-hal seperti ini," tandasnya.

Sementara Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Lampung Heri Suliyanto menegaskan, impor beras yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berdampak pada nilai tukar petani (NTP).

Pasalnya beras yang diimpor tersebut nantinya akan digunakan sebagai stok yang akan ditangani Bulog dan dipastikan tidak akan dijual bebas dipasaran sehingga menyebabkan NTP jadi menurun.

"Itu nantinya akan dihandle oleh Bulog. Untuk dijadikan stok. Karena dengan operasi pasar yang digelar di kabupaten/kota beberapa waktu lalu cukup mengurangi stok beras di Bulog. Sehingga dengan adanya import ini yaa cukup membantu dalam ketersediaan stok Bulog," jelas Heri.

Seperti diketahui, rencana pemerintah untuk mengimpor beras guna menekan harga beras di pasaran pada akhir Januari 2018 lalu mendapat penolakan para petani di Lampung Timur.

Petani khawatir jika impor beras tetap dilakukan akan merugikan para petani saat musim panen tiba. Harga gabah dipastikan anjlok, sehingga hasil panen tidak dapat menutupi biaya tanam dan pembelian pupuk.

Petani meminta pemerintah membuat kebijakan soal harga beras sehingga tidak berdampak gejolak di pasaran. Sementara, Lampung Timur sendiri selama ini menjadi lumbung pangan nasional yang selalu surplus gabah, bahkan setiap musim panen tiba, harga gabah justru anjlok karena adanya permainan spekulan.

Kendati pada bulan ini para petani di Lampung Timur sebagian besar baru memulai masa tanam, namun stok gabah dan beras masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Diprediksi musim panen dimulai pada Februari, Maret, dan April, karena sebagain sudah tanam padi lebih awal.

Petani meminta pemerintah membuat kebijakan baku soal harga beras dan gabah petani. Pemerintah juga diminta tegas melakukan pengawasan terhadap spekulan yang melakukan permainan harga gabah di saat musim panen tiba. (ira)