Harianmomentum.com--Menanggapi masalah pemotongan anggaran sewa laptop atau komputer jinjing dan pembayaran honor panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemilihan suara (PPS), Kepala Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran Budi Utomo mengaku telah mengikuti aturan yang berlaku.

"Soal pemotongan anggaran sewa laptop, silakan tanyakan pada PPK atau sekretariat kecamatan. Kami hanya mengikuti aturan yang ada," kata Budi kepada harianmomentum.com, Selasa (7/8).

Menurut dia, yang berwenang memberikan penjelasan adalah kepala sekretariat kecamatan. Dia juga menegaskan bahwa, dirinya tidak terlibat dengan masalah pemotongan anggaran itu. Karena dirinya sudah menjalankan sesuai dengan aturan KPU.

"Saya berharap, permasalahan ini silahkan dibicarakan secara baik-baik. Jangan sampai ada kisruh yang dapat menggangu pelaksanaan tahapan pemilu 2019. Saat ini saya hanya ingin pelaksanaan pemilu 2019 berjalan dengan baik dan lancar. Jadi saya enggan berkomentar banyak terkait masalah tersebut. Saya hanya bisa ungkapkan dengan pribahasa saja, yaitu Menepuk Air di Dulang, Kena Muka Sendiri. Jadi silahkan dijabarkan sendiri hal tersebut," ucapnya.

Baca Juga: PPK dan PPS 'Ngeluruk' KPU Pesawaran

Sedangkan untuk honor, ia mengatakan, tidak menahan pembayaran dari kinerja para PPS maupun PPK pada Pilgub Lampung lalu.

"Sesuai aturan, honor Juni tetap kita bayar pada Juli, demikian juga Juli dibayarkan pada Agustus," kata Budi. Ia menerangkan, tentang adanya honor yang belum terbayar lantaran masih ada persoalan pajak yang belum disetor pihak kecamatan.  

"Saya tau hukum, kalau saya menahan uang ataupun memakan uang honor mereka, saya bisa masuk bui. Dalam aturan KPU sudah jelas," katanya.

Dia menambahkan, tidak ada gunanya bagi dirinya untuk menahan uang honor PPK dan PPS ini. Karena uang tersebut langsung disalurkan melalui rekening mereka masing-masing.

"Segala urusan mengenai anggaran selain dari anggaran honor para PPS dan PPK, saya memiliki hak sepenuhnya. Jadi saya mohon maaf, kebijakan yang saya keluarkan ini komisioner tidak bisa mengganggu gugat," tuturnya.(doy)