Sebagian Besar OPD Belum Lunasi Stand Lampung Fair

img
Technical meeting Lampung Fair (LF) 2018. Foto.Ira.

Harianmomentum.com--Dua pekan menjelang pembukaan Lampung Fair 2018, sebagian besar organisasi perangkat daerah (OPD) belum menyelesaikan pembayaran stand.

Hal itu terungkap dalam technical meeting Lampung Fair (LF) 2018  di Ruang Sungkai Balai Keratun, Kompleks Pemprov Lampung, Kamis (27/9/18).

"Dari uang muka (sewa stand LF 2018) sebesar Rp1,2 miliar, baru terkumpul Rp198 juta," ujar Richo Tambuse, Projects Manager Operasional PT Jaris Jasmine Wijaya --event organizer (EO) LF 2018.

Namun Richo enggan menyebutkan OPD mana yang belum membayar atau melunasi uang muka sewa stand dengan alasan tidak etis. Meski OPD memiliki anggaran, namun untuk mencairkan, mereka terbentur peraturan.

Menghadapai kondisi seperti itu, menurut Richo, EO harus memiliki finansial yang cukup. Sehingga dapat menjalankan acara ini dengan baik tanpa gangguan.

Karena itu, untuk menyukseskan LF 2018, dia meminta kepada seluruh OPD baik di pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi (Pemprov) saling mendukung dan bekerjasama dengan lebih baik.

"Bisa dibayangkan, misalnya mereka belum melakukan pembayaran dana, ya, bisa amburadul. Tapi Alhamdulillah sejauh ini kami bisa mengcover biaya-biaya tersebut sehingga bisa sembari berjalan, mudah-mudahan tidak ada masalah berarti," kata dia.

Richo berharap, OPD dapat segera menyelesaikan administrasinya. Jika administrasi telah terselesaikan, kata dia, OPD bisa mengambil Id card dan bisa melakukan penataan stand yang dimulai Senin, 1 Oktober mendatang.

"Kami berharap stand OPD dibuat dan dihias sebaik baiknya, karena kesuksesan Lampung Fair merupakan kesuksesan bersama pihak penyelenggara, pemerintah dan masyarakat," jelasnya.

Sementara Kepala Biro Perekonomian Lukmansyah menuturkan, sebagian OPD masih menunggu anggaran dari APBD perubahan untuk dapat melakukan pembayaran uang muka stand.

"Tahun lalu kan acara LF dipenghujung tahun, jadi dananya sudah siap. Nah, sekarang masih dalam tahap pembahasan anggaran, itu menjadi penghambatnya," ungkap Lukman.

Dia melanjutkan, pembayaran uang muka stand OPD merupakan suatu kebijakan untuk membantu keuangan pihak penyelenggara. (ira).

"Eo ini belum tentu untung kalau rugi sudah pasti, maka kita meminta kebijakan OPD-OPD untuk meminjam dulu atau bagaimana caranya yang penting 30 persen dululah," tutupnya.




Leave a Comment