Daya Dukung Jalan Nasional di Lampung Masih Rendah

img
Taufik Hidayat. Foto. Ira.

Harianmomentum.com--Daya dukung jalan nasional di Provinsi Lampung sejauh ini masih rendah. Banyak bagian jalan nasional di daerah ini, baik lintas barat, tengah, maupun timur yang rusak parah.

Hal tersebut disampaikan Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayat saat Rapat Koordinasi Penyusunan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Tahun 2020 dan Jangka Pendek 2021-2023 Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR di Swiss-belhotel Lampung, Senin (8/10/18).

Taufik mengatakan, kerusakan tersebut disebabkan kondisi jalan yang tidak mampu menahan beban kendaraan bermuatan berlebih seperti truk pengangkut batu bara.

"Di samping melakukan perbaikan, kami mengharapkan kapasitas daya dukungnya ditingkatkan. Ruas jalan kita ini kan bermacam-macam, mungkin belum ideal seperti jalan yang harusnya menahan beban 12 ton tetapi jalan tersebut hanya kuat untuk 10 ton," ujar Taufik.

Untuk itu, lanjut Taufik, pihaknya menyarankan kepada pemerintah pusat untuk segera mengevaluasi karena permasalahan overload beban kendaraan akan menjadi penghambat laju perekonomian bagi masyarakat.

Di samping itu, Taufik mengungkapkan, jalan Provinsi Lampung yang merupakan akses menuju kawasan pembangunan strategis nasional agar dapat ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional.

"Sampai saat ini masih belum terprogramkan pembangunan jalan menuju akses Kawasan Industri Maritim (KIM) di Kabupaten Tanggamus. Selain itu untuk menunjang perekonomian lainnya seperti di exit tol dan perusahaan Depasena sebagai lumbung udang nasional juga supaya bisa diprogramkan di tahun 2019," ungkapnya.

Sementara Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Iwan Nurwanto mengatakan, pihaknya bersama Kementerian PUPR akan mengusahakan peningkatan status jalan provinsi ke nasional dengan berbagai pertimbangan yang akan dilakukan.

"Semua ada prosesnya, lokasi mana pasti ada pertimbangan masing-masing. Kalau itu untuk yang terbaik bagi daerah bisa saja, asal sesuai dengan ketentuan  dan peraturan yang ada, sesuai dengan proses yang harus diikuti," kata Iwan.Dia menyadari, Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) membuat pihaknya kesulitan dalam merealisasikan pembangunan yang diharapkan. 

"Kami bersama daerah mensinkronisasikan untuk menentukan prioritas untuk mendukung kawasan ekonomi yang mempunyai potensi tinggi. Dan bisa berdampak pada wilayah di sekitarnya," kata dia.

Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur selama kurun waktu tahun 2015-2019, pemerintah haanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,700 triliun belanja untuk perbaikan infrastruktur.

Keterbatasan pemerintah untuk pendanaan infrastruktur melalui APBN ini diharapkan dapat diatasi dengan mendorong pemanfaatan sumber pendanaan lainnya seperti partisipasi swasta, bantuan luar negeri, CSR, dan APBD. (ira).



Leave a Comment