Kejari Bandarlampung Buka Pos Pelayanan Hukum Gratis

img
Hentoro Cahyono (tengah), Rita Susanti dan Idwin Saputra. Foto: Agung CW.

Harianmomentum.com--Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandarlampung membuka pos pelayanan hukum gratis bagi masyarakat. 

Pos pelayanan hukum yang terletak di lantai satu, Gedung Kejari Bandarlampung Jalan W.R. Supratman Nomor 26 Kelurahan Talang, Kecamatan Telukbetung Selatan.

Program di bawah naungan Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) itu dibuka pada Senin-Jumat, mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB.

“Setiap hari ada dua jaksa yang melayani konsultasi masyarakat terkait hukum, baik pidana, perdata maupun tata usaha negara,” kata Kepala Kejari (Kajari) Bandarlampung, Hentoro Cahyono kepada harianmomentum.com, Selasa (6/11/2018).

Hentoro memastikan, program tersebut gratis. Masyarakat tidak perlu sungkan untuk datang berkonsultasi terkait hukum.

“Masyarakat tidak perlu khawatir masalah biaya, karena konsultasi hukum ini tidak memungut biaya sepeserpun (gratis). Cukup membawa kartu tanda penduduk (KTP) saja,” jelasnya.

Dia berharap, program itu bermanfaat bagi masyarakat. “Ini salah satu bentuk kemudahan pelayanan hukum yang kami berikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, khususnya yang berdomisili di Kota Bandarlampung. Karena kami juga ingin dekat dengan masyarakat,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Seksi (Kasi) Datun kejari setempat, Rita Susanti mengatakan, selain membuka pos bantuan hukum di kantor kejari setempat, saat ini pihaknya juga sedang merancang pelayanan hukum secara online (daring).

“Kami terus berupaya memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat yang ingin berkonsultasi seputar permasalahan hukum yang dialaminya ataupun dialami orang terdekatnya,” kata Rita.

Menurut wanita berhijab itu, pelayanan bantuan hukum online yang sedang dirancang tersebut, tidak terbatas pada konsultasi hukum saja, namun lebih dari itu.

“Selain bisa berkonsultasi online terkait permasalahan hukum, masyarakat juga dapat mengakses informasi tentang penanganan perkara. Masyarakat juga bisa melaporkan tindakan melanggar hukum yang mungkin dilakukan oleh oknum jaksa,” terangnya.(acw).




Leave a Comment