Empat Kabupaten di Lampung Minta SMK Negeri

img
Teguh Irianto. Foto. Ira.

Harianmomentum.com--Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung segera memetakan pembangunan SMK. Saat ini, jumlah SMK dan SMA di Provinsi Lampung hampir seimbang.

Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Teguh Irianto mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan memetakan kebutuhan SMK dan SMA yang akan diusulkan untuk dibangun pada 2019.

"Idealnya satu kecamatan itu memiliki satu sekolah negeri. Di Lampung masih ada beberapa kecamatan yang belum terakomodir. Tetapi permasalahannya tidak sederhana, kadang ada satu daerah yang luas, tetapi jumlah penduduk usia sekolahnya belum cukup, sehingga belum kita bangun sekolah," jelas Teguh saat dihubungi, Minggu (18/11).

Teguh menuturkan, pada 2018 ini ada tiga SMK negeri yang dibangun di Lampung. Kemudian pada tahun 2019 sudah ada sekitar 4 kabupaten yang mengusulkan untuk dibangun SMK.

Namun demikian, kata Teguh, untuk memenuhi permintaan tersebut pihaknya harus terlebih dahulu melihat keuangan daerah. Selain itu, Pemprov Lampung terlebih dahulu harus menyiapkan ketersediaan tenaga guru produktif yang akan mengajar jurusan tertentu di SMK tersebut.

Lebih lanjut Teguh menjelaskan, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun sebuah SMK tidak sedikit. Bahkan, biaya untuk membuka sebuah SMK bisa setara dengan membuka 5 buah SMA.

"Kalo bangun SMK lengkap dengan peralatannya, terutama SMK yang mengambil program keahlian teknologi itu biayanya sangat besar. Satu SMK teknologi itu bisa mencapai Rp10 miliar. Contohnya SMK 2 Mei, harga mesin bubut untuk praktik siswanya itu bisa mencapai Rp 1 miliar," ungkap Teguh.

Dia menambahkan, kedepan pihaknya tidak lagi merekomendasi untuk dibukanya SMK yang mengambil program keahlian bisnis manajemen. Pasalnya, masih banyak siswa SMK lulusan program tersebut yang menganggur.

"Sekarang dari 467 SMK, 60 persen diantaranya adalah program bisnis manajemen. Bisa jadi suatu saat akan banyak SMK, karena kondisi ini mengikuti apa yang diinginkan pemerintah. Yaitu yang sesuai dengan program Pemerintah, dalam hal ini nawacita Presiden dan visi misi gubernur," pungkasnya. (ira).






Editor: Harian Momentum





Leave a Comment

Tags Berita

Featured Videos