Harianmomentum.com--Pemerintah Provinsi Lampung menyerahkan Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2019 kepada DPRD setempat.

Nota keuangan diserahkan Pj. Sekretaris Daerah, Hamartoni Ahadis kepada Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal pada Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Penyampaian Raperda APBD Provinsi Lampung TA 2019, di Ruang Sidang DPRD setempat, Senin (19/11/18).

Penyusunan Raperda APBD TA 2019 melalui mekanisme yang diawali dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi yang melibatkan masyarakat serta pemangku kepentingan pembangunan lainnya, ujar Hamartoni.

Penyerahan tersebut merupakan tindaklanjut penandatanganan Nota Kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati pada Rapat Paripurna, Kamis (15/11/2018).

"Kesepakatan tersebut dicapai melalui kajian dan pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan OPD, yang dilanjutkan oleh TAPD dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung," kata Hamartoni.

Penyusunan ini dilakukan dengan memperhatikan perkiraan kapasitas dan kondisi keuangan daerah dan perkiraan besaran dana transfer ke daerah yang akan dicapai dengan tetap dalam koridor peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, jelasnya.

Pada sisi belanja daerah, disusun dengan pendekatan kinerja money follow program priority yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan secara efektif dan efisien. 

Hamartoni menyampaikan adanya rancangan struktur APBD Provinsi Lampung TA 2019 dengan memperhatikan potensi kapasitas fiskal daerah yang tercantum dalam kesepakatan KUA dan PPAS TA 2019 antara Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Lampung.

Hamartoni menyebutkan, pada rencana target pendapatan daerah sebesar Rp7,7 triliun dengan proyeksi penerimaan pendapatan daerah tersebut bersumber dari PAD sebesar Rp3,4 triliun dan dana perimbangan Rp4,2 triliun dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp58,8 miliar.

Kemudian, pada belanja daerah dianggarkan Rp7,6 triliun yang terdiri atas belanja tidak langsung Rp4,6 triliun dan belanja langsung Rp2,9 triliun.

"Berdasarkan kondisi pendapatan daerah dan belanja daerah sebagaimana tersebut, Rancangan APBD Provinsi Lampung TA 2019 mengalami surplus Rp115 miliar," paparnya.

Selain itu, rancangan struktur APBD Provinsi Lampung TA 2019 juga pada penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan Rp35 Miliar yang bersumber dari sisa lebih penggunaan anggara (SILPA) 2018.

"Sedangkan pengeluaran pembiayaan Rp150 miliar, digunakan untuk penyertaan modal dan pembayaran pokok utang. Dengan demikian terdapat defisit sebesar Rp115 Miliar yang ditutupi dari surplus pendapatan belanja," ungkapnya.

Hamartoni berharap, APBD TA 2019 mampu menjawab tantangan, hambatan, dan kendala sekaligus kebutuhan masyarakat Lampung selama satu tahun kedepan dengan tetap memperhatikan kondisi realitas serta potensi lokal yang kita miliki.

"Kita melakukan penyusunan Rancangan APBD dengan mengedapankan skala prioritas dan urgensi belanja," katanya. (ira).