Harianmomentum.com--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota di Lampung membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Hingga kini, selain Pemprov Lampung, baru empat daerah yang membentuk Tim TPAKD yakni Bandarlampung, Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Waykanan. Sisanya diharapkan segera terbentuk pada 2019.

Hal itu disampaikan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis, saat membuka Rapat Pleno TPAKD Provinsi Lampung di Bandarlampung,Kamis (29/11).

Hamartoni mengatakan, kehadiran TPAKD penting dalam mempercepat akses keuangan di daerah sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dia menjelaskan, di tahun 2018, melalui program kerja seperti Gerbang Desa Saburai, peningkatan akses permodalan untuk pelaku UMKM, dan pemberdayaan BUMDes, TPAKD memberikan dampak terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

“Di 2019, kita mengusulkan beberapa poin kegiatan, diantaranya mendorong penambahan agen Laku Pandai Bank Lampung di desa. Minimal satu unit di setiap kecamatan se-Lampung," kata Hamartoni.

Menurut dia, Pemprov juga mendorong pembentukan lembaga keuangan mikro gabungan kelompok tani (gapoktan) sebagai pelaksana billing system penebusan pupuk bersubsidi.

Kemudian, peningkatan jumlah masyarakat pemanfaat pembiayaan Ultra Mikro (Umi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangka ketersediaan sarana produksi pertanian, perikanan, perkebunan, dan pencapaian target indeks keuangan inklusif 75%, serta menggiatkan aktifitas literasi keuangan.

Di sisi lain, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Lampung Indra Krisna mengatakan, berdasarkan data 2016, literasi keuangan di tingkat nasional hanya 29,7% dan inklusinya mencapai 67,8%. Sedangkan literasi Lampung 26,9% dan inklusi keuangan mencapai 69,8%.

Ke depan, OJK menargetkan indeks literasi keuangan naik minimal menjadi 35%. Sedangkan indeks inklusi naik minimal menjadi 75%.

“Masyarakat banyak yang memiliki produk keuangan. Tetapi tidak sepenuhnya mengerti mengenai produk tersebut. Sehingga, indeks literasi lebih rendah dari indeks inklusi. Tentunya diperlukan upaya dan strategi guna mencapai hal tersebut, dan kami yakin target tersebut tercapai,” ungkap Indra. (ira).