Harianmomentum.com--Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, asal Lampung Andi Surya akan mengajak perwakilan buruh Pelabuhan Panjang bertemu pihak Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Koperasi.

Hal tersebut disampaikan Andi saat menyerap aspirasi perwakilan buruh anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Panjang, baru-baru ini dikediamanya.

Menurut Andi, rencan mempertemukan perwakilan buruh Pelabuhan Panjang dengan pihak kementerian itu, sebagai tindak lanjut upaya penyelesaian masalah hak-hak buruh yang tidak diberikan oleh pengurus Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang. 

"Kami akan pertemukan perwakilan buruh dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Koperasi, agar ada kesimpulan terkait operasional koperasi TKMB Pelabuhan Panjang  dan hak-hak anggota yang belum diberikan," kata Andi Surya.

Selain itu, Andi juga mengatakan sudah meminta  Polda Lampung segera memproses kasus hukum yang membelit Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang Sainin Nurjaya.

"Saya sudah imbau Polda Lampung, agar dalam waktu satu bulan ini dapat memberi kepastian hukum bagi Ketua Koperasi TKBM Panjang. Jika terbukti tidak bersalah agar dipulihkan, demikian juga sebaliknya," terangnya.

Dia melanjutkan,Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI akan mengundang Kapolri membicarakan masalah tersebutm jika dalam waktu satu bulan tidak ada kejelasan dari Polda Lampung  terkait  tindak lanjut proses hukum  Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang.

"BAP DPD RI akan undang Kapolri bicarakan masalah ini, secepatnya setelah masa reses berakhir tahun ini, agar Koperasi TKBM ke depan bisa lebih adem dan buruh peroleh hak-hak semestinya," tegasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Forum Bersatu Buruh Pelabuhan Panjang Nurdin mengatakan, sengaja mengajak  perwakilan buruh bertemua anggota DPD RI Andi Surya.

Tujuanya, untuk menanyakan tindak lanjut hasil pertemuan Tim BAP DPD RI di Kantor Pemprov Lampung beberapa waktu lalu untuk menyelesaikan konflik managen Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang.

"Kami tanyakan tindak lanjut hasil pertemuan Tim Analisis Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI beberapa waktu lalu di kantor gubernur, agar ada progres masalah buruh Pelabuhan Panjang yang diintimidasi Koperasi TKBM," kata Nurdin. (rls)