Harianmomentum-Upaya penanggulangan kemiskinan dan kelangkaan pupuk bersubsidi menjadi prioritas program kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, tahun ini. Terkait hal tersebut, pemprov menyiapkan dua agenda  penting.

Dua agenda itu, dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) instasi terkait di lingkup Pemprov Lampung, Rabu (8/3). Rakor yang berlangsung di ruang Sakai Sambayan, kantor gubernur itu dipimpin Kepala Biro Perekonomian Pemprov Lampung, Lukmansyah.

Melalui rilis Humas Pemprov Lampung, Lukmansyah mengatakan dua agenda penting yang sedang dipersiapkan itu, berupa Penyerahan Perdana Beras Keluarga Sejahtera (Rastra) dan Billing System untuk penyaluran pupuk bersubsidi.

Dia menerangakan, rencananya dua program tersebut akan dilaunching  (luncurkan) oleh Gubernur Lampung, M Ridho Ficardo pada 14 Maret mendatang di Kabupaten Lampung Timur.

    

“Sesuai arahan gubernur,  Pemprov  Lampung akan meluncurkan program Penyerahan Beras Keluarga Sejahtera dan Billing System untuk penyaluran pupuk bersubsidi. Selain itu, pemprov juga akan menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),“ kata Lukmansyah.

Dia menerangkan, untuk program Billing System penyaluran pupuk bersubsidi, sebelumnya telah dilakukan di Kabupaten Lampung Selatan. Penerapan program tersebut merupakan yang pertama di Indonesia.

Pada rakor itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni mengatakan, jumlah pagu penerima bantuan rastra tahun 2017 dialokasikan untuk 603.223 keluarga penerima manfaat (KPM).

Nantinya, setiap KPM akan mendapatkan bantuan Rastra 15 kilogram per bulan. Bantuan tersebut akan disalurkan selama 12 bulan dengan harga tebus rastra  Rp1.600 per kilogram dari lokasi distribusi.

KPM BNPT dapat memanfaatkan bantuan sosial sebesar Rp110.000 per bulan untuk membeli bahan pangan selama 12 bulan di warong elektronik (e- warong) yang telah ditentukan, sebagai tempat penarikan/pembelian bantuan sosial.

"Sementara ini untuk penerima BPNT dengan sistem e-warong baru dilaksanakan di Kota Bandarlampung. Sedangkan untuk kabupaten/kota lainnya akan menerima rastra sebanyak 15 kiliogram per bulan. Kedepan akan kami kembangkan sistem e-warong ini diseluruh kabupaten/kota," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan badan urusan logistik (bulog) yang juga hadir pada rakor itu, menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan Pemprov Lampung. Pihak Bulog mengatakan, saat ini stok rastra  mencapai 37 ribu ton untuk penyaluran hingga tiga bulan kedepan.

"Kami siap bersinergi dengan Pemprov Lampung dan stok rastra kami mencukupi untuk penyaluran selama tiga bulan kedepan," katanya.

Rakor tersebut juga diikuti kepala dinas sosial dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. (rls)