Harianmomentum--Bakal
calon wakil gubernur Frans Agung Mulaputra mengaku tidak setuju dengan adanya
iuran atau "sokongan" guna survei elektabilitas dari Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Lampung.
"Partai yang sudah membuka penjaringan,
idealnya telah memiliki cost atau biaya politik tersendiri sehingga tidak
membebankan pada bakal calon yang mendaftar," kata politisi Hanura yang
juga mendaftar di penjaringan PDIP Lampung, Jumat (7/7).
Menurut dia, partai seharusnya dapat membiayai
segala aktifitas dan rutinitas termasuk biaya survei calon yang akan
diusungnya.
"Sebenarnya bila kita merujuk kepada
peraturan yang benar tidak ada istilah sokongan itu, karena hal itu merupakan
tanggung jawab partai bukannya harus dibebankan kepada calon yang akan
diusung," katanya.
Ia menambahkan, survei yang dilakukan oleh
parpol itupun kurang efektif karena yang terpenting saat ini ialah
elektabilitasnya bukan popularitasnya.
"Terpenting itukan seorang cagub-cawagub
harus punya elektabilitas. Kalaupun memang dalam persyaratan bakal calon
Gubernur dan wakil Gubernur harus ada survei lebih baik biarkan masing-masing
bakal calon yang survei sendiri dengan memilih lembaga survei yang telah punya
nama," terangnya.
Anggota DPR RI itu menambahkan, sampai saat
ini belum mengetahui nominal yang akan dibebankan guna sumbangan survei
tersebut.(acw)
Editor: Harian Momentum