Harianmomentum.com—Indikasi penyalahgunaan anggaran penataan dan penyusunan kawasan kumuh di Kelurahan Gunungsulah, Kecamatan Wayhalim, mendapat perhatian serius dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandarlampung.

 

Buktinya, Kejari akan meminta keterangan Suprianto selaku sekretaris Lembaga keswadayaan masyarakat (LKM) Rukun Makmur Kelurahan Gunungsulah.

Hal itu diungkapkan oleh salah satu Jaksa Kejari, Hasan Asyari.

"Insyaallah besok sekira jam 10.00 WIB saya ke rumah Sekretaris LKM. Sumber Informasinya kan dari sekretarisnya," kata Hasan melalui telpon, Rabu (8/11).

Hasan menjelaskan, bahwa sebelumnya ia telah bertemu langsung dengan koordinator LKM yakni Sadikin. 

Namun, Sadikin banyak mengeluarkan kata-kata alasan saat dimintai keterangannya.

"Kemarin saya kesana dan sudah bertemu langsung dengan Sadikin," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya bahwa LKM Rukun Makmur diduga melakukan penyalahgunaan dana Bantuan Sosial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera) Program NUSP-2 yang alokasi dananya bersumber dari Loan Asian Development Bank (ADB).

 

Dana tersebut diperuntukkan guna penataan dan penyusunan kawasan kumuh.

Dugaan itu mencuat saat Sekretaris LKM Rukun Makmur kelurahan Gunungsulah Suprianto mengatakan bahwa sampai batas akhir pelaksanaan program di tahun 2017, dana ADB yang dikelola oleh LKM masih ada sisa sekitar 30 persen dari total anggaran sebesar Rp 500 juta.

Suprianto menjelaskan bahwa sisa dana tersebut sudah diserahkannya semua ke koordinator LKM. Namun, hingga kini sisa anggaran tersebut tidak jelas entah kemana.

Sedangkan, Koordinator LKM Sadikin membantah kalau ada anggaran yang tersisa. Menurutnya, semua anggaran sudah dialokasikan ke pembangunan.

Untuk diketahui bahwa di wilayah Kelurahan Gunungsulah sendiri, alokasi anggaran diperuntukkan untuk pengadaan paping, drainase (siring) dan tutup platdeker (tutup siring). (acw)