Harianmomentum.com--Pengeboran minyak bumi dan gas (migas) di  Kampung Purnamatunggal, Kecamatan Pengubuhan, Lampung Tengah, terhambat pembebasan lahan seluas dua hektare. 

Pemilik lahan dan perusahaan minyak PT Harpindo Karisma belum mencapai kesepakatan soal harga jual lahan. Termasuk rapat koordinasi koordinasi yang digelar di Ruang Abung Balai Keratun, Selasa, 24 April 2018, juga gagal membuahkan hasil. 

Rapat itu melibatkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Pemerintah Provinsi Lampung, Provinsi Lampung, PT Harpindo Karisma, serta pejabat Kecamatan Pengubuan.

Menurut Kepala Divisi Pertimbangan Hukum dan Formalitas SKK Migas, Didik Sasono Setiadi, proses pembebasan tanah sudah melewati target yang ditetapkan.

"Kita sudah mulai prosesnya dari 2016. Dan sampai sekarang belum juga bisa dimulai pengeboran, masih juga terhambat dengan persoalan pembebasan tanah," ungkapnya.

Menurut Didik, persoalan utama dari terhambatnya pembebasan tanah ini adalah ketidaktahuan masyarakat tentang peruntukan tanah kedepan.

"Pemilik tanah saat ini tidak tahu kalau nanti peruntukan tanah mereka untuk kepentingan masyarakat juga. Jika mereka paham tentang hal ini, pasti tidak akan berlangsung alot. Tapi kita tidak berhenti, akan terus kita sosialisasikan," paparnya.

Sementara Camat Waypengubuan, Sahrif Anshory mengungkapkan, belum adanya kata sepakat persoalan harga disebabkan pemilik tanah merasa harga yang ditawarkan belum rasional.

"Jadi pemilik tanah merasa harga tanahnya masih jauh dari kata sesuai. Kalau cuma segitu, semua orang juga mau beli tanah saya," ucap Camat Pengubuan meniru kalimat pemilik tanah.

Disinggung terkait adanya pemberitaan bahwa pemilik tanah menginginkan saham, Sahrif menegaskan itu tidak terjadi.

"Pemilik tanah tidak pernah meminta saham. Dia hanya meminta harga yang sesuai, ini juga masih terus dinegosiasikan. Bahkan Pak Bupati juga ikut turun," pungkasnya. (ira).