MOMENTUM, Bandarlampung--Puluhan guru honorer menolak kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Penolakan itu disampaikan massa yang tergabung dalam Forum Guru R3 saat aksi unjuk rasa di Lapangan Korpri, Senin (3-2-2025).

Koordinator Lapangan Rudy Hendra mengatakan, para guru yang ikut aksi tersebut telah mengabdi selama belasan tahun.

Karena itu, mereka menolak PPPK dengan sistem kerja paruh waktu.

"Pertama kami menuntut penuh waktu, kami ini sudah mengabdi lama," kata Rudy.

Kedua, dia juga meminta pemerintah daerah agar memperbanyak formasi yang dibuka. Sehingga seluruh guru bisa terakomodir.

Menurut dia, ada sekitar 190 guru R3 yang belum diangkat menjadi PPPK. Mereka merupakan guru Pendidikan Agama IsIam, Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab. 

"Guru yang belum terakomodir ini ada sekitar 190 orang. Mudah-mudahan bisa terakomodir semuanya," harapnya.

Terlebih, keberadaan Guru R3 tersebut terancam akan tergantikan oleh Guru PPPK. R3 merupakan peserta Non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdata dalam database tenaga Non-ASN pemerintah.

"Kadang-kadang jam kita itu terambil oleh Guru PPPK. Bahkan kami guru-guru yang sudah lama ini tergeser oleh murid kami sendiri," keluhnya.

Menanggapi itu, Ketua Komisi V DPRD Lampung Yanuar Irawan mengatakan, akan siap menindaklanjuti usulan dari para Guru R3 tersebut. 

Dia juga akan meminta kepada BPKAD untuk mulai melakukan pembahasan anggaran. 

"Sudah menjadi kewajiban kami untuk memperjuangkan karena mereka ini memang layak untuk diperjuangkan nasibnya," kata Yanuar.

Meski demikian, dia meminta agar Forum Guru R3 Lampung dapat mendata seluruh anggotanya. Sehingga bisa diusulkan kepada pemerintah pusat. 

"Kami tidak hanya sekedar formalitas menerima mereka saja. Tapi ini akan menjadi tekad kami untuk memperjuangkan saudara-saudara kita agar sesuai dengan harapan dan keinginan mereka," sebutnya. 

Sementara, Asisten Bidang Administrasi Umum Pemprov Lampung Senen Mustakim mengatakan, akan berupaya mengakomodir guru honorer menjadi PPPK.

"Kami dari Pemprov Lampung selaras, semua guru akan kami tampung dan diusulkan pada tahap berikutnya," jelasnya.

Dia mengaku sudah menghitung jumlah guru honorer yang belum terakomodir.

"Kami sudah hitung dan akomodir dari Disdik akan ada data berapa yang belum terakomodir. Lalu BPKAD akan menyesuaikan anggaran," sebutnya. (**)