MOMENTUM, Jakarta -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD kerap dijadikan modus bagi-bagi proyek dan transaksi politik dalam penyusunan APBD. 

KPK menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh anggota DPRD di Indonesia untuk mencegah penyalahgunaan pokir.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pokir pada dasarnya merupakan instrumen demokrasi untuk menjaring aspirasi masyarakat saat masa reses. Namun dalam praktik, KPK menerima banyak laporan penyimpangan.

“Pokir itu legal, tapi banyak diselewengkan. Kami menerima laporan soal permintaan fee, pengondisian pemenang proyek, hingga intervensi langsung ke OPD. Ini yang harus dihentikan,” kata Ghufron dalam konferensi pers di Jakarta.

Melalui Surat Edaran Nomor SE-2/2024, KPK menegaskan pokir harus berbasis aspirasi masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Anggota DPRD juga dilarang mengatur pelaksanaan teknis proyek.

KPK menegaskan permintaan komisi, fee, atau gratifikasi atas usulan pokir termasuk tindak pidana korupsi. Praktik tersebut dapat diproses secara hukum.

Menurut KPK, dalam beberapa tahun terakhir penyalahgunaan pokir menjadi modus korupsi yang sulit dilacak karena dibungkus prosedur resmi. Modus yang ditemukan antara lain janji proyek kepada rekanan dengan imbalan fee hingga barter kepentingan politik antara eksekutif dan legislatif.

“Jangan jadikan pokir sebagai alat dagang kekuasaan. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakannya akan kami proses hukum,” ujar Ghufron.

Surat edaran itu telah dikirim ke seluruh gubernur, bupati, wali kota, dan pimpinan DPRD. KPK juga meminta kepala daerah menolak intervensi yang tidak sesuai aturan serta memperkuat pengawasan dalam proses penganggaran.

KPK berharap langkah ini dapat menekan praktik transaksional dalam anggaran daerah dan memperbaiki kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif daerah. (**)