Harianmomentum.com--Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung mendesak Bupati Waykanan Raden Adipati menyopot Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) setempat.

Koordinator Presidium KPKAD Gindha Ansori menyatakan berdasarkan hasil investigasi mereka, terdapat banyak komplain terhadap hasil pembangunan yang dinaungi di Dinas PU Waykanan.

"KPKAD melakukan observasi dan investigasi di Waykanan. Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pengamatan selama ini, diantaranya soal dugaan rekanan pemenang yang tidak jelas alamat kantornya," kata Gindha, Rabu (17-7-2019).

Dia menduga panitia lelang tidak berkompeten dalam melakukan proses lelang. Padahal sebelum penandatanganan kontrak, panitia seharusnya melakukan validasi dan verifikasi faktual terlebih dahulu.

"Diduga panitia lelang tidak punya kompetensi, karena sebelum teken meneken kontrak harus ada validasi dan verifikasi faktual tentang keberadaan perusahaan pemenang. Apakah perusahaan tersebut sehat atau sedang diblacklist oleh pemerintah?" sebutnya.

Menurut dia, selama ini KPKAD hanya melihat dan memberi masukan saja. "Tetapi semakin ke sini malah dinas ini sangat mengkhawatirkan kinerjanya dan dapat berdampak buruk bagi keberlangsungan pembangunan di Waykanan," terangnya.

Selain itu, dia menjelaskan pembangunan jalan di Waykanan juga tidak terpasang papan pemberitahuan. "Jadi publik bertanya-tanya, siapa yang perusahaan yang mengerjakan," tuturnya.

Dia mendesak Bupati Waykanan untuk mengganti Kadis PU dan mengevaluasi, guna meningkatkan kembali kinerja dinas tersebut.

"Lamanya masa waktu kepala dinas yang tak kunjung dirolling, sehingga semangat menjadi kurang bergairah dan kinerja bawahannya menjadi tidak terkontrol. Jika tidak berkompeten maka bupati harus menggantinya," tuturnya. (red)