MOMENTUM, Metro--Pasca aksi unjukrasa yang berujung ricuh akibat Ketua Umum (Ketum) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Metro mengalami luka diduga dipukul oknum aparat, Pengurus Besar (PB) HMI meminta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolres Metro AKBP Yuni Iswandari Yuyun.

Hal itu diungkapkan Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) PB HMI, Rama Muda Sepulau Raya pada, Senin (19-9-2022) malam.

Dia menyampaikan kecaman serius atas insiden pemukulan saat aksi demonstrasi berlangsung di depan kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Metro pada Senin siang tadi.

Menurut Rama, perlakuan oknum aparat Kepolisian yang dinilai represif tersebut diduga akibat kegagalan Kapolres Metro AKBP Yuni Iswandari Yuyun sebagai pemegang kuasa atas pembinaan di lingkungan Mapolres setempat.

"Kami sudah melihat segala bentuk bukti rekaman dalam insiden tersebut yang akan dijadikan sebagai petunjuk dan kami sangat menyayangkan tindakan kekerasan dan represif yang menimpa para aktivis yang sedang menyampaikan aspirasinya di Kota Metro,"  kata Rama.

Dia menjelaskan, berdasarkan peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 16 Tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa, apa yang dilakukan oknum tersebut merupakan pelanggaran.

“Oleh karena itu, kami meminta Kapolri mencopot Kapolres Metro karena telah gagal dalam melakukan pembinaan terhadap anggotanya. Yang mana seharusnya mereka melindungi mahasiswa dalam berorasi, ini justru menyakiti," jelasnya.

Rama juga meminta Propam Polda Lampung untuk segera melakukan penyelidikan atas insiden itu, dia juga berharap pelaku pemukulan segera diproses sesuai dengan kode etik Kepolisian.

"Kita minta Propam Polda segera turun tangan, karena jika tidak ada penertiban terhadap onkum anggota di lapangan dan memberikan sanksi tegas terhadapnya, kami khawatir akan menimbulkan gejolak dikemudian hari," ujarnya.

Menurut dia, tindakan represif oknum aparat itu tidak dibenarkan dan bertentangan dengan nilai demokrasi serta Hak Asasi Manusia (HAM).

"Kader HMI ada yang mengalami kekerasan dari aparat keamanan saat melakukan aksi demonstrasi, ini tentunya tidak dapat dibenarkan dan jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan HAM. Kita berharap oknum aparat keamanan yang diduga terlibat dalam kekerasan terhadap para aktivis harus diberikan sanksi tegas," bebernya.

Dia menerangkan bahwa tugas aparat Kepolisian saat mengamankan aksi demonstrasi bukan sekedar melindungi penguasa melainkan menjamin keamanan dan keselamatan para pengunjukrasa.

"Aparat keamanan seharusnya melindungi para aktivis yang sedang melakukan aksi demonstrasi, itulah tugas utamanya. Bukan justru menjadi temeng bagi penguasa, tugas aparat keamanan itu menjamin kelancaran penyampaian aspirasi para demonstran baik itu rakyat maupun mahasiswa," terangnya.

Rama menegaskan bahwa PB HMI telah mengutamakan sikap menolak keputusan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinilai semakin memperburuk ekonomi rakyat.

Menurut dia, multiplier effect kenaikan BBM subsidi sangat jelas. Harga-harga barang akan naik, daya beli masyarakat akan melemah. Padahal, hingga saat ini pemerintah sedang berupaya untuk bangkit dari Pandemi Covid-19 karena ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih akibat pandemic.

"Konsistensi sikap kami sedari awal sudah jelas, yakni menolak kenaikkan BBM bersubsidi. Bahkan sebelum pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM subsidi, HMI telah melakukan aksi penolakan kenaikan BBM subsidi di seluruh Indonesia," tegasnya. 

Diketahui, sebelumnya terjadi insiden pemukulan yang diduga dilakukan oleh oknum aparat Kepolisian saat demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di kantor Pemkot Metro berlangsung.

Korbannya merupakan Ketua HMI Cabang Metro, Chairul Aji. Ia mengalami luka dibagian pipi sebelah kiri, yang diduga akibat pukulan benda tumpul. Selain itu, Chairul Aji juga menyebut ada korban lain dari pihak mahasiswa yang diduga dipukul aparat saat berorasi.