MOMENTUM, Bandarlampung -- Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Ekonomi, Lucky Agung Binarto mengatakan akan mengevaluasi beberapa target yang harus dicapai Kanwil Kemenkumham Lampung pada November 2023.

Hal itu disampaikan Lucky saat kunjungan kerja ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Lampung, Selasa (21-11-2023). 

Dikatakan, kunjungan kerja tersebut bertujuan penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi serta reformasi birokrasi guna pencapaian target kinerja 2023 kepada jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung. 

Selain itu, juga untuk mengetahui program dan menyerap aspirasi jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung. 

"Karena kita harus mengetahui program-program Kemenkumham dapat dilaksanakan oleh teman-teman yang ada di daerah. Juga, untuk mengetahui kendala apa saja di daerah sehingga bisa diselesaikan dan direncakan pada progam tahun berikutnya," kata Lucky.

Sebagai staf ahli, Lucky mengaku diberi tugas mengampu mengampu Kanwil Kemenkumham di empat wilayah: Lampung, Kalimantan Selatan, Maluku Utara dan Jawa Tengah.

Dari pemaparan Kakanwil Lampung, Sorta Delima Lumban Tobing, ihwal kinerja sampai dengan akhir tahun ini, Lucky mengatakan ada yang diapresiasi. Baik kinerja internal maupun eksternal.

Meski demikian, menurut dia, prestasi tidak ada gunanya jika tidak dirasakan masyarakat. 

Pada tahun berikutnya, dia sebut, reformasi birokrasi harus berdampak yang dirasakan masyarakat. Berupa penuntasan kemiskinan, investasi, stunting, penggunaan produk dalam negeri dan sebagainya.

Menurut Lucky, apa yang sudah dikerjakan Kanwil Lampung, masih ada yang kurang. Meski tetap perlu diapresiasi. 

Sementara itu, Sorta Delima Lumban Tobing mengatakan sejak Januari hingga November ini sudah mencapai 88 persen hasil kinerja. 

"Kita ada 39 kinerja target utama, diampu oleh empat divisi dan kita sudah mencapai 88 persen tinggal 12 persen untuk mencapai 100 persen di akhir Desember nanti," jelas Sorta.

"Kita ada program penyuluh hukum untuk peningkatan desa sadar hukum, perda yang menunjang perekonomian perkembangan. Untuk pemda kita terus mendorong agar cepat memperbaharui peraturan perundang-undangan daerah dan itu dilakukan oleh devisi yankum," tambah dia. (*)