MOMENTUM, Bandarlampung -- Kejaksaan Tinggi Lampung bersama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Panjang berhasil memulihkan keuangan negara sebesar Rp1,53 miliar dari penagihan piutang pihak ketiga.

Keberhasilan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kejati Lampung, Selasa (21/4/2026).

Pemulihan senilai Rp1.534.737.270 itu merupakan hasil sinergi antara Kejati Lampung melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dengan Pelindo Regional 2 Panjang dalam penanganan perkara perdata nonlitigasi.

Kepala Kejati Lampung, Danang Suryo Wibowo, mengatakan capaian tersebut menunjukkan peran strategis kejaksaan dalam mendukung pemulihan keuangan negara.

“Kami berkomitmen memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum kepada instansi pemerintah dan BUMN, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan tersebut menjadi bukti efektivitas sinergi antar lembaga dalam menjaga dan mengembalikan keuangan negara.

Sementara itu, General Manager Pelindo Regional 2 Panjang, Hardianto, mengapresiasi dukungan Kejati Lampung dalam proses penyelesaian piutang.

Menurutnya, pendampingan hukum tersebut tidak hanya berdampak pada pemulihan keuangan negara, tetapi juga memperkuat disiplin pengelolaan piutang serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

“Ke depan, kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk mengoptimalkan penerimaan dan melindungi aset perusahaan sebagai bagian dari aset negara,” kata dia.

Melalui mekanisme bantuan hukum nonlitigasi, Kejati Lampung memberikan pendampingan kepada Pelindo dalam menagih kewajiban pihak ketiga yang tertunggak.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui sinergi antar lembaga. (**)