MOMENTUM, Jakarta--Pemerintah Kabupaten Waykanan mulai mematangkan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2026-2046 sebagai arah baru pembangunan daerah. Revisi tata ruang itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor bersama kementerian dan lembaga terkait, di Jakarta, Senin (18-5-2026).

Bupati Waykanan Ayu Asalasiyah menegaskan, revisi RTRW disiapkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah tanpa mengabaikan ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan.

“Revisi RTRW ini menjadi pedoman pembangunan daerah agar lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan,” tegas Ayu.

Dalam pembahasan tersebut, Pemkab Waykanan memaparkan arah pengembangan wilayah selama 20 tahun ke depan, mulai dari sektor pertanian, industri, pariwisata hingga penguatan konektivitas antarwilayah.

Waykanan juga menyiapkan kawasan industri seluas 5.089 hektare yang tersebar di sejumlah kecamatan guna mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Di sisi lain, pemerintah daerah tetap mempertahankan komitmen terhadap ketahanan pangan dengan menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 27.250 hektare.

Tak hanya itu, revisi RTRW juga tetap mengacu pada perlindungan kawasan hutan yang mencapai 79 ribu hektare, terdiri dari hutan lindung, hutan produksi tetap, dan kawasan suaka margasatwa.

Menurut Ayu, seluruh substansi revisi RTRW telah melalui berbagai tahapan, mulai dari konsultasi publik, pembahasan Forum Penataan Ruang, sinkronisasi dengan DPRD dan Pemprov Lampung, hingga validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

“Targetnya, RTRW Way Kanan benar-benar sinkron dengan kebijakan pusat dan provinsi agar pembangunan berjalan terarah dan punya kepastian hukum,” ujarnya.

Pemkab Waykanan juga menegaskan siap menindaklanjuti seluruh masukan kementerian dan lembaga agar dokumen RTRW 2026-2046 lebih implementatif dan mampu menjadi landasan pengembangan kawasan strategis daerah menuju visi Indonesia Emas 2045.

Turut hadir dalam pembahasan tersebut Sekretaris Daerah Waykanan Machiavelli Herman Tarmizi, jajaran OPD terkait, ATR/BPN, serta unsur DPRD setempat.  (**)