MOMENTUM, Batam - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di wilayah Sumatera memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas daerah sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Regional Sumatera di Balairung Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau, Rabu (12/8/2026). Gubernur Lampung diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Lampung M. Firsada.

Tito mengatakan kekompakan Forkopimda menjadi salah satu kunci dalam menghadapi berbagai persoalan daerah. Setiap unsur memiliki kewenangan dan kekuatan berbeda yang dapat disatukan melalui koordinasi.

“Forkopimda ini masing-masing punya power. Dan power ini kalau disatukan akan solid, akan bagus,” ujar Tito.

Menurutnya, sinergi Forkopimda tidak cukup dibangun ketika terjadi persoalan. Komunikasi dan koordinasi harus dilakukan secara rutin agar pemerintah daerah dapat merespons persoalan politik, hukum, keamanan, maupun pembangunan secara cepat dan efektif.

Tito juga meminta Forkopimda di Sumatera ikut menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini mencapai 5,29 persen dan harus dipertahankan serta terus ditingkatkan.

“Pertumbuhan ekonomi kita di angka 5,29. Itu angka yang sangat bagus,” katanya.

Tito mengatakan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah masih berbeda. Di Sumatera, Kepulauan Riau dan Lampung disebut sebagai provinsi yang mencatat pertumbuhan ekonomi di atas angka nasional.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah bersama Forkopimda memperkuat koordinasi untuk mendorong aktivitas ekonomi, termasuk memastikan program pembangunan dan belanja pemerintah berjalan efektif.

“Tolong rekan-rekan yang daerah lain, provinsi lain betul-betul harus melakukan koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan ini harus didukung oleh teman-teman Forkopimda,” ujarnya.

Selain pertumbuhan ekonomi, Tito menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga barang dan jasa, khususnya komoditas pangan. Kenaikan harga pangan dinilai dapat berdampak langsung terhadap masyarakat dan berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan serta politik.

“Karena kalau terjadi kenaikan harga barang dan jasa, harga pangan terutama, itu dampaknya akan langsung ke situasi keamanan,” jelasnya.

Tito meminta seluruh unsur Forkopimda mendukung langkah pengendalian inflasi sesuai kondisi daerah masing-masing. Upaya tersebut, kata dia, tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala daerah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur Forkopimda.

Rakor tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, gubernur, bupati/wali kota, Forkopimda se-Sumatera, serta pejabat terkait lainnya. (*)