MOMENTUM, Bandarlampung--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Tomsi Tohir, secara daring dari Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (21/9/2026).
Pada kesempatan tersebut, Pemprov Lampung diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansyah, serta didampingi jajaran perangkat daerah terkait.
Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menekankan pentingnya konsistensi seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok demi menjaga daya beli masyarakat.
"Kita akan terus melaksanakan ini untuk menjaga harga barang-barang terutama pangan tetap stabil, sehingga kita memberikan sesuatu yang terbaik berkaitan dengan daya beli masyarakat," ujar Tomsi Tohir.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, melaporkan adanya peningkatan jumlah daerah yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada pekan ketiga September 2026 menjadi 319 kabupaten/kota.
Ateng menyoroti lonjakan harga cabai rawit secara nasional yang naik 29,85 persen mencapai Rp77.596 per kilogram, menembus jauh Harga Acuan Penjualan (HAP) sebesar Rp57.000 per kilogram di 265 daerah.
Selain cabai rawit dan cabai merah, komoditas beras medium maupun premium serta daging ayam ras juga tercatat mengalami kenaikan harga di ratusan kabupaten/kota.
Sebaliknya, pergerakan harga terkendali ditunjukkan oleh komoditas bawang merah yang mengalami deflasi sebesar 2,99 persen serta harga minyak goreng program pemerintah (Minyakita) yang turun 0,06 persen.
Menanggapi laporan tersebut, BPS mengimbau pemerintah daerah memperkuat langkah mitigasi, pengawasan rantai pasok, dan operasi pasar guna menahan laju inflasi pangan menjelang akhir tahun.
Melalui keikutsertaan dalam rakor mingguan ini, Pemprov Lampung berkomitmen terus memantau dinamika harga pasar dan memperkuat sinergi dengan instansi terkait untuk memastikan stabilitas pasokan pangan di Bumi Ruwa Jurai.(**)
Editor: Agus Setyawan
