MOMENTUM, Gedongtataan--Pemerintah Kabupaten Pesawaran mulai memetakan wilayah dan tingkat ancaman bencana untuk periode 2026–2030. Hasil kajian sementara Institut Teknologi Sumatera (ITERA) menunjukkan sedikitnya tujuh jenis bencana menjadi ancaman di kabupaten tersebut, mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi hingga tsunami.

Pemetaan itu dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Pesawaran 2026–2030 di Ruang Rapat Teluk Ratai Kantor Pemkab Pesawaran, Selasa (22-9-2026).

Dalam kajian awal, tim ITERA mencatat karakter geografis Pesawaran yang terdiri dari kawasan pesisir, perbukitan, pulau-pulau kecil dan daerah aliran sungai, membuat daerah itu memiliki beragam potensi bencana geologi maupun hidrometeorologi.

Tujuh jenis bencana yang masuk dalam kajian: banjir, banjir bandang, gempa bumi, kekeringan, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta tsunami.

Tim ITERA yang diketuai Rezki Naufan Hendrawan, dosen Program Studi Teknik Geologi, menyebut kajian dilakukan dengan menganalisis bahaya, kerentanan dan kapasitas daerah secara spasial dan terintegrasi.

“Kajian ini nantinya menjadi dasar dalam mendukung kebijakan penanggulangan bencana, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), penataan ruang serta aksi kesiapsiagaan masyarakat,” kata Rezki dalam paparannya.

Sejumlah wilayah menunjukkan tingkat ancaman yang perlu menjadi perhatian. Untuk bahaya banjir, kelas sedang dan tinggi ditemukan di sejumlah wilayah, dengan luasan tertinggi berada di Kecamatan Negerikaton.

Untuk banjir kategori bandang, Kecamatan Padangcermin tercatat memiliki potensi bahaya dengan total luasan kelas bahaya mencapai 1.099,57 hektare.

Ancaman karhutla juga tergolong tinggi. Kecamatan Negerikaton tercatat memiliki luasan kelas bahaya karhutla tertinggi. Sedangkan bahaya kekeringan berada pada kelas sedang. Untuk tsunami, tingkat bahaya yang tergolong tinggi, berada di wilayah Kecamatan Padangcermin.

Kajian tersebut tidak hanya mengukur potensi bahaya, tetapi juga memperhitungkan tingkat kerentanan sosial-budaya, ekonomi, fisik serta ekologi atau lingkungan. Kapasitas daerah dinilai melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM).

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Pesawaran Sunyoto mewakili Bupati Nanda Indira Bastian mengatakan, hasil kajian harus didukung keselarasan data dari seluruh instansi dan pemangku kepentingan.

“FGD ini dilaksanakan untuk menjaring masukan, data sektoral serta melakukan validasi terhadap peta risiko, sehingga dapat menghasilkan dokumen KRB yang akurat dan aplikatif,” kata Sunyoto. 

Menurut Sunyoto, penanggulangan bencana tidak cukup dilakukan setelah bencana terjadi. Langkah tersebut harus dimulai dari perencanaan, pencegahan, mitigasi hingga kesiapsiagaan.

“Bencana tidak dapat diprediksi secara pasti, namun dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir melalui kesiapsiagaan dan perencanaan yang baik,” terangnya.

FGD tersebut diikuti unsur Forkopimda, DPRD Pesawaran, instansi vertikal, perangkat daerah, perguruan tinggi, camat, kepala desa serta organisasi relawan.

Masukan dari para pemangku kepentingan akan digunakan untuk memperkuat dokumen KRB, termasuk peta bahaya, kerentanan, kapasitas, risiko bencana dan peta risiko multi-bahaya.

Dokumen akhir yang disusun ditargetkan memuat album peta, matriks desa serta rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana yang dapat menjadi acuan pemerintah daerah.

Tahapan berikutnya meliputi: finalisasi kajian kerentanan dan kapasitas, penyusunan Peta Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat, asistensi kepada BNPB, penyusunan rekomendasi generik dan spesifik beserta matriks, serta konsultasi publik.

Hasil akhir KRB 2026–2030 diharapkan menjadi salah satu instrumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam mengurangi risiko dan dampak bencana di Pesawaran. (**)