MOMENTUM, Liwa--Angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat (Lambar) turun dari 10,68 persen menjadi 9,93 persen pada tahun 2025. Penurunan itu diikuti berkurangnya jumlah penduduk miskin sekitar 2.200 jiwa, menjadi 31.230 jiwa.

Pada saat yang sama, perekonomian Lambar  tumbuh 5,45 persen atau meningkat 1,09 poin dibanding tahun sebelumnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku juga naik dari Rp9,9 triliun menjadi Rp10,733 triliun, dengan pendapatan per kapita mencapai Rp33,77 juta.

Capaian tersebut disampaikan Bupati Parosil Mabsus dalam pidato pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD memperingati HUT ke-35 Kabupaten Lambar, Rabu (23-9-2026).

Parosil mengatakan, perbaikan sejumlah indikator ekonomi menjadi bagian dari hasil pembangunan daerah. Namun, capaian tersebut masih dihadapkan pada kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, sementara kemampuan fiskal daerah terbatas.

Struktur ekonomi Lambar masih bertumpu pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi 44,09 persen. Di sisi lain, sejumlah sektor mencatat pertumbuhan cukup tinggi, antara lain: industri pengolahan 11,84 persen, konstruksi 11,57 persen, serta penyediaan akomodasi dan makan minum 10,12 persen.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat menjadi 73,14 poin atau naik 0,73 poin. Lambar  berada di peringkat keenam di Provinsi Lampung.

Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat 2,11 persen atau sekitar 4.000 orang. Dalam pidatonya, Parosil menyebut angka tersebut sebagai yang terendah di Provinsi Lampung.

Perbaikan indikator ekonomi itu berjalan bersamaan dengan sejumlah program pembangunan dan pelayanan dasar. Di sektor infrastruktur, tingkat kemantapan jalan tercatat 59,5 persen. Kondisi irigasi baik mencapai 58,47 persen, sanitasi sehat 97,91 persen, dan akses air minum layak 89,43 persen.

Namun, kebutuhan pembiayaan pembangunan masih cukup besar. Pada tahun 2026, pemerintah kabupaten menyiapkan Rp7,8 miliar untuk pembangunan infrastruktur sosial ekonomi, air minum, dan sanitasi di 17 lokasi.

Anggaran tersebut, antara lain dialokasikan melalui: program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), serta Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas).

Sebelumnya, Pamsimas pada 2025 dilaksanakan di tiga pekon dengan anggaran Rp1,6 miliar dan menjangkau 1.474 jiwa.

Kebutuhan anggaran juga terlihat pada sektor perumahan. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada 2025 menyasar 312 rumah dengan nilai Rp6,24 miliar. 

Pada 2026, sebanyak 444 rumah mendapat program serupa dengan nilai Rp8,88 miliar dan masih dalam proses. Penataan kawasan kumuh Fajar Bulan memiliki nilai anggaran Rp8,058 miliar.

Menurut Parosil, kebutuhan pembangunan tersebut tidak seluruhnya dapat ditopang APBD. Karena itu, pemerintah daerah perlu mengawal program pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun program kementerian. “Pembangunan tidak bisa hanya dari APBD,” tegas Parosil.

Selain indikator ekonomi, pemerintah daerah mencatat sejumlah program sosial. Sebanyak 135 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah terbentuk, dengan 87 gerai telah terbangun.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah membentuk 29 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersertifikat laik higiene. Program itu menjangkau 84.625 penerima dan menyerap 1.161 tenaga kerja.

Di sektor perkebunan, peremajaan tanaman kopi dilakukan pada lahan seluas 903 hektare, disertai penguatan Sekolah Kopi.

Pemerintah daerah juga menaikkan penghasilan PPPK paruh waktu. Lulusan SMA menerima Rp750 ribu per bulan, naik dari Rp500 ribu. Lulusan D3 naik dari Rp600 ribu menjadi Rp900 ribu. Sedangkan lulusan S1 naik dari Rp700 ribu menjadi Rp1 juta per bulan.

Di bidang pendidikan, pemerintah memberikan beasiswa kepada 30 mahasiswa S1 PGSD, 30 penerima beasiswa kewirausahaan, dan lima penerima beasiswa POLTRADA Bali. Seragam dan tas gratis diberikan kepada 5.957 siswa SD dan 4.828 siswa SMP.

Di bidang kesehatan, sebelas dokter umum dan tiga dokter gigi mendapat beasiswa. Sebagian penerima disebut telah kembali mengabdi di Lampung Barat.

Parosil juga menyampaikan sejumlah capaian pemerintahan, termasuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 16 kali berturut-turut, penghargaan Kabupaten Terinovatif 2025, LPM Award, serta predikat informatif dalam keterbukaan informasi publik.

Parosil meminta seluruh usulan pembangunan melalui Inpres, DAK, maupun program kementerian dikawal dengan perencanaan dan dokumen yang lengkap.

Menurut dia, dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat diperlukan agar pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.

Dengan pertumbuhan ekonomi 5,45 persen dan angka kemiskinan yang turun menjadi 9,93 persen, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan untuk menjaga tren perbaikan tersebut sekaligus memenuhi kebutuhan pembangunan dasar. (**)