MOMENTUM, Jakarta--Realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp153,2 triliun hingga akhir September 2026. Pada periode yang sama, program tersebut telah menjangkau 57 juta penerima manfaat melalui 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah mendukung langkah Badan Gizi Nasional (BGN) memperbaiki tata kelola program, terutama dalam memastikan standar kebersihan, sanitasi, dan ketepatan sasaran penerima manfaat.

Dalam konferensi pers APBN KiTa edisi September 2026 di Jakarta, Jumat (9/10/2026), Suahasil mengapresiasi penertiban operasional SPPG yang dinilai belum memenuhi ketentuan.

Salah satu upaya yang dilakukan BGN adalah mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sebagai bagian dari penegakan standar tersebut, BGN telah menutup 1.276 SPPG yang belum mengantongi sertifikat.

“Berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional kami apresiasi, sehingga sekarang lebih tertib, pakai sertifikat, ada SPPG yang enggak benar ditutup,” kata Suahasil.

Selain memperketat standar pelayanan, BGN menyiapkan penambahan 480 SPPG untuk memperluas jangkauan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Penambahan itu terdiri atas 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG di wilayah terpencil.

Seluruh unit tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada akhir Oktober 2026.

BGN juga melakukan penataan data penerima manfaat agar distribusi makanan bergizi lebih tepat sasaran dan pelaksanaan program berjalan optimal.

Suahasil menegaskan, Kementerian Keuangan akan menyesuaikan dukungan anggaran MBG dengan kebutuhan program setelah berbagai pembenahan dilakukan. Dengan demikian, alokasi dana akan mengikuti kebutuhan pelaksanaan di lapangan.

“Anggarannya menyesuaikan, berapa nanti diperlukan, kita akan sediakan,” ujarnya.

Pemerintah berharap perbaikan tata kelola, pemenuhan standar sanitasi, dan penajaman sasaran penerima manfaat dapat mendukung pelaksanaan MBG secara lebih tertib dan efektif.(*)