MOMENTUM, Kotabumi--Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis melantik dan mengambil sumpah 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) di lingkungan pemkab setempat, Senin (12-10-2026). 

Dalam kesempatan itu, Hamartoni menegaskan evaluasi kinerja pejabat eselon II kini dilakukan dalam rentang enam bulan, lebih singkat dibandingkan sebelumnya yang mencapai dua tahun.

Pelantikan dihadiri Wakil Bupati Romli serta jajaran pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Pengangkatan tersebut merupakan hasil seleksi terbuka untuk mengisi sejumlah jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang sebelumnya kosong.

Dalam arahannya, Hamartoni meminta para pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dia menekankan pentingnya kecepatan bekerja, ketepatan mengambil langkah, serta kemampuan menunjukkan hasil nyata bagi masyarakat. “Dulu dua tahun, tapi sekarang enam bulan harus dievaluasi,” kata Hamartoni.

Menurut dia, evaluasi berkala menjadi bagian penting untuk memastikan setiap pimpinan OPD menjalankan tugas sesuai target yang telah ditetapkan. Karena itu, para pejabat dituntut mampu meningkatkan kinerja organisasi, memperbaiki kualitas pelayanan publik, serta mendukung efektivitas pelaksanaan program dan pembangunan daerah.

Dengan evaluasi setiap enam bulan, pimpinan OPD diharapkan tidak hanya menjalankan rutinitas birokrasi, tetapi juga mampu menunjukkan capaian kerja yang terukur dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Hamartoni juga menyampaikan masih terdapat satu jabatan yang belum dapat diisi karena masih menunggu rekomendasi Gubernur Lampung. Dengan demikian, proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Lampung Utara belum sepenuhnya rampung.

Sepuluh pejabat yang dilantik: Maryadi sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, Muhammad Erwinsyah sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, serta Kasim sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi.

Selanjutnya, Dicky Fahlevi Suudi menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Meity Zahara sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Tenaga Kerja, dan Adila Indriani sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Kemudian, Dirgantara menjabat Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang, Muhammad Husnan Tamrin sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, Biantori sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta Hendry Dunant sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Kebijakan evaluasi enam bulanan tersebut menjadi tantangan awal bagi para pejabat yang baru dilantik. Kinerja mereka akan dituntut tercermin melalui pelaksanaan program, peningkatan pelayanan publik, dan kontribusi nyata terhadap pembangunan Kabupaten Lampung Utara. (**)