Penanganan Konflik Sosial, Lamsel Terbaik Keempat se-Indonesia

img
Menko Polhukam Wiranto menyerahkan penghargaan terbaik keempat nasional dalam bidang penanganan konflik sosial, kepada Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto

Harianmomentum.com--Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) dinilai berhasil dalam program penanganan konflik sosial.

Atas keberhasilan tersebut, Pemkab Lamsel mendapat penghargaan sebagai Terbaik Keempat Penanganan Konflik Sosial tingkat kabupaten se-Indonesia. 

Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri itu diserahkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto didampingi  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada Pelaksana Tugas Bupati Lamsel Nanang Ermanto.

Penyerahan penghargaan dilakukan di sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019, di Grand Hotel Paragon, Jakarta, Kamis (16-5-2019). 

“Pemberian penghargaan ini kita pilih berdasarkan masukan dari kepolisian, BIN, TNI dan pemerinta daerah setempat,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo usai penyerahan penghargaan tersebut. 

Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang dibuka Menko Polhukam Wiranto itu mengusu tema “Sinergitas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Dalam Rangka Merekatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pasca Pemilu Serantak 2019. 

Dalam arahanya  Menko Polhukam Wiranto mengatakan Wiranto mengatakan potensi konflik tidak boleh dipandang sederhana. Manajemen konflik harus dikoordinasikan secara jangka panjang oleh pemerintah daerah bersama: aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat di masing-masing daerah. 

“Saat ini ancaman yang kita hadapi lebih kompleks, seperti peredaran gelap narkoba, human trafficking, dan masalah ideologi. Apabila konflik sosial di daerah tidak selesai, maka akan menjadi konflik nasional,” kata Wiranto. 

Selain itu, pasca Pilpres serentak, pemerintah daerah juga diminta untuk tetap menjaga suasana kondusif, sampai dengan pengumuman hasil pemilu oleh KPU  tanggal 22 Mei mendatang. 

Rakor tersebut diikuti para gubernur, bupati/walikota, kepolisian daerah, Kodam/Korem, Kejaksaan Tinggi, Kaban/Kakan Kesbangpol kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia. (alp) 




Leave a Comment