MOMENTUM, Bandarlampung--Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Lampung tahun 2023 masih di bawah angka nasional.

Bahkan, IKP Lampung masuk tiga besar terendah secara nasional setelah Papua dan Papua Barat.

Hal itu disampaikan Anggota Dewan Pers Asep Setiawan saat sosialisasi hasil survei IKP 2023 di Hotel Sheraton, Selasa (21-11-2023).

"Indeks kemerdekaan pers di Lampung tahun ini 69,76. Angka ini masih di bawah rata-rata nasional 71,57," kata Asep.

Dia menjelaskan, secara nasional IKP Lampung menempati posisi tiga besar terendah.

"Di bawahnya masih ada Papua dan Papua Barat. Ini harus menjadi cermin bagi kita semua bahwa kemerdekaan pers di Lampung masih pada tingkat yang rendah," jelasnya.

Menurut dia, ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya IKP di Lampung. Seperti faktor politik, ekonomi dan hukum.

Dari sisi politik, dia menilai, kekerasan terhadap jurnalis di Lampung sepanjang tahun 2022 masih tinggi.

"Selain itu, masih terjadi intervensi terhadap kegiatan pers. Ini dari faktor politik," jelasnya.

Kemudian dari faktor ekonomi, menurut dia, tata kelola perusahaan masih rendah dan banyak persoalan.

"Tata kelola perusahaan ini juga menyangkut soal kesejahteraan wartawannya yang dianggap masih rendah," sebutnya. 

Pada faktor hukum, dia menilai, penegakkan etika pers juga masih rendah.

"Sehingga wartawan dalam melakukan kerjanya, masih ada tindakan-tindakan di luar hukum. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999," terangnya.

Dia mengungkapkan, hal tersebut berdasarkan survei yang dilakukan Dewan Pers yang dilanjutkan dengan FGD (focus group discussion).

"Jadi indikasi pelanggaran ini terungkap ketika kita melakukan survei ke lapangan dan melakukan wawancara," tuturnya.

Karena itu, dia mengimbau agar penegak hukum dan pihak terkait untuk memfasilitasi kerja jurnalis. 

"Sehingga jurnalis bisa melaksanakan kerja sesuai Undang-Undang pers. Tidak mengalami ancaman baik itu ancama fisik, verbal bahkan ancaman sekarang melalui media siber," tutupnya. (**)