MOMENTUM, Liwa -- Penjabat (Pj) Bupati Lampung Barat (Lambar) Nukman memuka musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat kabupaten di Lamban Pancasila, Kecamatan Balikbukit, Senin 4 Maret 2024.

Dihadiri staf ahli Gubernur Lampung bidang hukum dan politik, Ganjar Jationo, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Barat Adi Utama, asisten, staf ahli bupati, kepala perangkat daerah, camat, peratin dan perwakilan instansi vertikal.

Menurut Nukman, musrenbang tingkat kebupaten merupakan tindak lanjut penjaringan aspirasi masyarakat dari tingkat pekon hingga kecamatan yang telah digelar beberapa waktu lalu.

"Mensinergikan dan menyinkronkan program kegiatan untuk rencana kerja Pemerintah Daerah Lampung Barat tahun 2025 mendatang," katanya.

Nukman menegaskan, ke depan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus memformulasikan hasil musrenbang menjadi prioritas pembangunan yang sejalan dengan RKPD Lampung Barat, RKPD provinsi dan RKPD pemerintah pusat.

Selain itu, ia berharap musrenbang tingkat kabupaten tersebut mampu menjawab tantangan di tahun 2025.

Untuk itu, pemerintah daerah harus merumuskan rencana pemerintah daerah yang telah direncakan di tahun 2025 mendatang.

Menurutnya, terdapat tiga rumusan yang harus di pertimbangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat di tahun 2025 yakni.

"Usulan kegiatan harus mendukung pencapaian target sasaran RPD 2023-2026. Khusus untuk tahun 2025 menjadi kontrak kerja perangkat daerah dan mampu menjawab permasalahan terkait dinamika pembangunan," terangnya.

Kepada perangkat daerah, diminta tetap meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pj Bupati mengajak peserta musrenbang, menjadikan momentum tersebut sebagai urun rembuk memberikan saran dan masukan guna mewujudkan pembangunan Lampung Barat.

Hal senada disampaikan staf ahli Gubernur Lampung Ganjar Jationo. Dia berharap forum tersebut menjadi momentum untuk mendengarkan dan mengakomodir program-program yang dibutuhkan masyarakat.

"Jangan sampai musrenbang yang dilakukan hanyan sekedar rutinitas perencanaan yang tidak membawa perbaikan yang berarti bagi kemajuan masyarakat daerah," ucapnya. (**)