MOMENTUM, Bandarlampung--Meski tidak memiliki kursi di DPRD Lampung, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tetap menjadi magnet bagi kandidat bakal calon gubernur (balongub). 

Terbukti, hingga kini sudah tiga kandidat calongub yang mendaftar di partai yang diketuai Kaesang Pangarep—putra bungsu presiden RI Joko Widodo.  

Padahal, KPU telah menyampaikan bahwa partai politik yang tidak mempunyai kursi di DPRD atau partai nonparlemen, tidak bisa mengusung calon kepala daerah (cakada).

"Partai yang bisa mengusung calon kada itu dengan ketentuan yang ada kursi di DPRD," kata Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung, Ismanto, Kamis 18 Juli 2024 lalu.

Menurut dia, hal itu diatur dalam undang-undang. "Ya, ketentuan undang-undang seperti itu (partai non parlemen tidak bisa mengusung calon)," wantinya.

Meski terdapat gabungan partai politik parlemen dan non parlemen. Partai non parlemen tetap tidak bisa menjadi partai pengusung, melainkan hanya pendukung.

"Dalam PKPU sudah diatur. Undang-undangnya berbicara seperti itu," jelasnya. 

Namun, saat ini PSI yang diketuai Kaesang turut membuka penjaringan calon kepala daerah. Wajar beda dengan partai nonparlemen lainnya, PSI bisa menjadi magnet bagi Cagub Lampung. 

Di Lampung, sudah ada tiga calon yang mendaftar diantaranya, Rahmat Mirzani Djausal, Arinal Djunaidi dan Herman HN.

Pengamat Politik dan Akademisi Universitas Lampung (Unila) Bendi Juantara mengatakan, keberadaan Kaesang Pangarep memang menjadi magnet tersendiri bagi para Cagub.

"Keberadaan Kaesang Pangarep dalam tubuh PSI jelas menjadi magnet tersendiri bagi sejumlah cagub di Lampung. Pertama, Kaesang memiliki pertalian kuat dengan Jokowi. Dengan begitu, maka Jokowi efek diyakini dapat mempengaruhi suara pemilih Lampung," kata Bendi, Senin (29-7).

Terlebih, lanjut Bendi, jika diukur dari Pilpres sebelumnya di Lampung Jokowi menjadi pemenang.

"Bahkan Pilpres terakhir 2024, Gibran (putra Jokowi) yang mendampingi Prabowo menang telak diseluruh kabupaten kota di Lampung," ujarnya.

Dia menerangkan, para cagub mungkin saja berharap Jokowi Efek masih membawa sinyal kemenangan pada Pilkada lewat PSI.

"Tentu harapannya suara dari Jokowi efek ini dapat menjadi sumber suara yang potensial bagi sang calon gubernur untuk dapat memenangkan Pilgub Lampung," terangnya.

Selanjutnya, Bendi menuturkan, PSI merupakan partai yang aktif bersuara untuk anak muda, dengan brand berpolitik gembira, PSI dapat menjadi mesin yang mampu menjangkau pemilih muda.

"Selain itu, tentu dengan berbagai platform dan media sosial diyakini kampanye positif dan kolaboratif oleh PSI kedepan diyakini lebih mudah mendapat perhatian swing voters Lampung," sebutnya.

Teranyar, bakal calon Gubernur Lampung Herman HN resmi mendaftarkan diri ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Lampung, pada Senin (29-7).

Dalam kesempatan itu, jajaran pengurus DPW PSI Lampung menyambut dengan hangat kedatangan mantan Walikota Bandarlampung dua periode itu.

Termasuk sapaan Herman, pengurus DPW PSI kompak menyapa Herman HN dengan sebutan Pak Bro.

"Mohon izin, kalau di PSI itu biasanya ada saapan bro and sis. Karena saya takut kualat saya izin menyapa Pak Bro untuk Pak Herman," kata Ketua DPW PSI Lampung Azitriaz Tiza, disambut gelak tawa serombongan orang di ruangan itu.

Tak hanya itu, Tiza juga menyampaikan titipan salam dari kader PSI Benny Kisworo teruntuk Herman HN.

"Saya mau menyampaikan titipan salam dari Pak Benny Kisworo untuk Pak Bro Herman. Pak Benny adalah Dewan Pembina PSI Lampung. Hari ini Pak Beny belum bisa hadir disini, semoga kedepan nanti bisa ngopi bareng di Lampung atau di Jakarta," ungkap Tiza.

Sebagai informasi, Benny Kisworo saat ini digadang-gadang bakal meramaikan kontestasi Pilgub Lampung 2024. Saat ini juga baliho-nya telah bertebaran di beberapa titik reklame.

Herman HN, pada pertemuan itu menyampaikan harapan agar kedepan PSI dapat berhasil memperoleh kursi di legislatif. Termasuk dapat bekerjasama di pemilihan kepala daerah mendatang.

"Nanti kedepan pasti dapat (kursi). Kalau sekarang belum dapat di legislatif ya semoga bisa dapat di eksekutifnya. Kalau ga gubernur atau bupatinya ya bisa jadi wakilnya," kata Herman HN. (**)