Harianmomentum.com--Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen penuh untuk terus menjaga kedaulatan laut Indonesia terus ditegakkan.

 

Hal ini bertujuan menjaga keberlanjutan sumber daya ikan tetap lestari agar kesejahteraan dan perekonomian nelayan terus menerus berkesinambungan.

 

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarief Widjaja mengatakan, guna mendukung hal tersebut, KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) meresmikan tempat pelelangan ikan (TPI) higienis di Pelabuhan Perikanan Lempasing, Lampung.

 

"Bukan tanpa alasan, revitalisasi TPI higienis yang menelan biaya Rp 1,56 miliar ini bertujuan agar pasokan hasil perikanan tetap terjaga kualitasnya. TPI higienis ini juga menghapus kesan TPI yang kotor dan sanitasi yang kurang layak," ungkap Sjarief Widjaja saat meresmikan TPI higienis di Pelabuhan Perikanan Lempasing, Rabu (20/12).

 

Sjarief menjelaskan, apabila produksi perikanan terjamin mutunya, maka harga yang diperoleh akan meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan.

 

Sjarief menyebutkan, TPI higienis ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah guna mendukung denyut perikanan di Lampung.

 

"Kita ingin menghilangkan citra pelabuhan perikanan yang kumuh. Ikan harus dikelola dan ditangani dengan baik dan tidak dibiarkan begitu saja di lantai sesuai regulasi internasional," ujar Sjarief.

 

Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga menyalurkan bantuan berupa kapal perikanan sejumlah 96 unit berukuran <30 Gross Tonnage (GT). Selain itu, KKP juga memberikan bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan sebanyak 310 paket berupa gillnet millenium dan trammelnet dengan sebaran Kota Bandar Lampung (32 paket), Kabupaten Lampung Selatan (35 paket), dan Kabupaten Lampung Timur (243 paket).

 

Selanjutnya Sjarief menyatakan, bantuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kesejahteraan nelayan. Dirinya, kata dia, mendapat informasi bahwa produksi perikanan di Lampung terus meningkat.

 

"Ini berkat upaya Ibu Menteri dan kerja sama kita semua dalam mengusir kapal asing serta pembenahan perizinan yang merupakan wujud nyata untuk menegakkan kedaulatan dan keberlanjutan. Kini, ikan sudah banyak di laut, silakan bapak-bapak melaut dan dioptimalkan dengan kegiatan penangkapan yang ramah lingkungan," ucap Sjarief kepada ratusan nelayan di area TPI.

 

Lebih lanjut Sjarief menegaskan, potensi perikanan di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun 2013 potensi perikanan kita tercatat sebesar 7,31 juta ton, tahun 2015 meningkat menjadi 9,93 juta ton dan hasil yang menggembirakan tercatat pada tahun 2016 menjadi 12,5 juta ton.

 

Sjarief menambahkan, tidak hanya bantuan sarana penangkapan ikan, pemerintah juga memberikan bantuan premi asuransi nelayan untuk 10.139 orang dengan total premi senilai Rp 1,77 miliar.

 

Adapun besaran manfaat santunan asuransi nelayan, kata dia, akibat kecelakaan aktivitas penangkapan ikan hingga Rp 200 juta apabila meninggal dunia, Rp 100 juta apabila mengalami cacat tetap dan Rp 20 juta untuk biaya pengobatan. Sedangkan jaminan santunan kecelakaan akibat selain aktivitas penangkapan ikan Rp 160 juta apabila meninggal dunia, cacat tetap Rp 100 juta dan biaya pengobatan Rp 20 juta.

 

“Program asuransi nelayan ini sangat bermanfaat bagi nelayan. Saya mengajak bapak-bapak yang hadir disini untuk segera mendaftar ke Dinas Kelautan dan Perikanan setempat apabila belum terdaftar. Syaratnya nelayan dengan kapal di bawah 10 GT dan memiliki kartu nelayan. Hanya dengan membayar Rp 175 ribu untuk satu tahun," ungkap Sjarief.

 

Di saat yang bersamaan, lanjut Sjarief, DJPT KKP juga menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk fasilitasi pendanaan nelayan melalui gerai permodalan nelayan. Pemerintah senantiasa memberikan fasilitasi untuk membantu dan mempermudah akses permodalan nelayan dengan perbankan. Tercatat nilai realisasi kredit di Provinsi Lampung untuk nelayan sebesar Rp 22,93 miliar dengan jumlah debitur mencapai 328 orang.

 

"Saya sangat berharap, bantuan dari pemerintah ini dapat digunakan dengan baik oleh nelayan untuk mendukung dan memajukan usaha nelayan yang berkelanjutan. Terima kasih untuk kita semua yang telah menjaga segala sumber daya ciptaan Tuhan untuk diolah dengan sebaik-baiknya serta menjauhi praktek penangkapan ikan yang ilegal dan merusak. Jaya terus nelayan Indonesia," pungkasnya.

 

Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono mengungkapkan, Lampung merupakan Provinsi yang kaya dengan sumberdaya ikan, karena dengan potensi sumberdaya ikan sebesar 380ribu ton per tahun, yang dimanfaatkan baru sekitar 120ribu ton. Hal ini berarti masih terbuka peluang pemanfaatan sumberdaya ikan sebesar 259ribu ton atau 68,22 %.

 

"Oleh karena itu saya menyambut baik untuk pengembangan usaha perikanan di Lampung mengingat besarnya potensi, baik dari sub sektor Perikanan Tangkap maupun dari sub sektor perikanan budidaya," kata Sutono.

 

Selanjutnya Sutono berpesan kepada nelayan untuk menunjukkan jiwa baharinya, sehingga dengan terus adanya perhatian dari pemerintah dapat mendorong para nelayan untuk terus bekerja dengan tetap memperhatikan sumberdaya ikan dan lingkungan sekitar sehingga dapat terus dirasakan oleh generasi penerus mendatang. (ira)