MOMENTUM, Bandar Lampung--Calon Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, menyatakan bahwa Provinsi Lampung siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mendukung kebijakan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Langkah konkret dukungan tersebut dilakukan oleh Arinal dengan beritikad menjadikan Kabupaten Lampung Timur sebagai sentra lumbung peternakan dan pertanian. Hal ini akan memberikan kontribusi dari pemerintah Provinsi Lampung dalam menyukseskan kedaulatan pangan nasional.

Langkah Arinal ini disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk Analis Kebijakan Publik Universitas Lampung (Unila), Eko Budi Sulistio, yang menilai visi tersebut sebagai cita-cita yang bagus dan visioner.

“Saya kira itu cita-cita yang bagus dan visioner. Lampung bisa menjadi lumbung ternak nasional jika ada keinginan kuat dari pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan,” kata Eko Budi saat dihubungi, Selasa (01-10-2024).

Menurutnya, Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian dan peternakan, sehingga hal itu sejalan dengan pemerintah pusat tentang kedaulatan pangan dan sangat relevan dengan kondisi di provinsi ini.

Eko menambahkan bahwa masalah pangan saat ini menjadi isu krusial bagi Indonesia, terutama dengan banyaknya lahan pangan yang dialihkan untuk komoditas non-pangan.

“Memang masalah pangan saat ini menjadi hal yang krusial bagi Indonesia. Banyak lahan-lahan pangan seperti sawah dan perkebunan yang berubah menjadi lahan untuk komoditas non-pangan, misalnya sawit,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa siapa pun yang terpilih menjadi Gubernur Lampung harus mendukung penuh visi ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

“Oleh karena itu, siapa pun yang menjadi gubernur memang harus mendukung visi ketahanan dan kemandirian pangan nasional,” ucapnya.

Menurutnya, dukungan dari pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Selain itu, Eko menyarankan perlunya analisis mendalam terkait kebutuhan dan ketersediaan lahan untuk pertanian pangan di wilayah-wilayah tertentu di Lampung, khususnya Lampung Timur.

“Perlu ada analisis kebutuhan dan ketersediaan lahan untuk pertanian tanaman pangan di Lampung Timur,” ungkapnya.

Hal ini dianggap sebagai langkah awal untuk memastikan pengelolaan lahan yang tepat guna dan berkelanjutan. Lebih lanjut, Eko menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan petani dalam mewujudkan visi kedaulatan pangan.

“Selain hal di atas, perlu ada komitmen kuat dari pemerintah dengan membangun kolaborasi antara pihak-pihak terkait seperti pengusaha dan petani,” paparnya.

Salah satu masalah yang sering dihadapi petani adalah fluktuasi harga jual hasil panen, terutama ketika harga dipermainkan oleh para pengusaha.

Eko menilai, pemerintah harus lebih proaktif dalam melindungi harga jual produk pangan, sehingga petani tidak dirugikan.

“Pemerintah harus dapat menjamin bahwa aktivitas petani menanam padi atau tanaman pangan lainnya tidak dipermainkan harganya oleh pengusaha saat masa panen. Ini yang selama ini menjadi persoalan serius dan rutin yang dihadapi petani, dan pemerintah tidak banyak berbuat untuk mengatasi masalah harga ini,” tegasnya.

Dengan dukungan dan komitmen Arinal Djunaidi sebagai calon gubernur, Eko berharap Lampung dapat berperan penting dan berkontribusi dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

“Jika komitmen ini dijalankan dengan baik, saya optimis Lampung bisa menjadi salah satu pilar dalam ketahanan pangan nasional,” tutup Eko.

Sebagaimana diketahui, Arinal menegaskan komitmennya untuk mengembangkan sektor peternakan dan pertanian di Lampung Timur, menjadikannya sebagai salah satu lumbung ternak di Lampung.

Ketegasan Arinal ini disampaikan saat menghadiri Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Timur.

“Kita akan bangkitkan sektor peternakan dan pertanian di Lampung Timur. Lampung akan menjadi provinsi pertama yang melaksanakan visi Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait kedaulatan pangan Indonesia,” kata Arinal. (**)