MOMENTUM, Gedongtataan-- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran segera menggelar rapat bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta pemerintah kabupaten setempat terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta Pemilihan Suara Ulang (PSU) di wilayah setempat.

"Kami sudah melihat bersama siaran sidang MK yang membacakan putusan terkait sengketa Pilkada, dan kami mendukung penuh keputusan tersebut," kata Ketua DPRD Pesawaran, Ahmad Rico Julian kepada harianmomentum.com, Senin (24-2-2025).

Menurut Rico, PSU menjadi akan pertama kali dalam sejarah Pilkada kabupaten setempat, karenanya dia akan mengkaji lebih jauh petunjuk pelaksanaan sesuai putusan MK tersebut.

"Pada prinsipnya kami mendukung penuh, karena putusan MK sudah final. Terkait bagaimana teknis pelaksanaannya kami akan kaji bersama pihak penyelenggara, pengawas serta pemerintah daerah," sebut Rico.

Saat disinggung bagaimana mekanisme pendanaan PSU tersebut, Rico mengaku masih belum mengetahui dan menegaskan lembaga legislatif masih akan membahas di internal lembaga, kemudian akan menggelar rapat bersama pihak terkait.

"Soal skema pendanaan PSU, bisa saja dari APBD yang pos anggarannya digeser ataupun dana pemerintah pusat, tergantung nanti bagaimana petunjuk dari pemerintah pusat," terang Rico.

Diketahui, putusan MK menyebut pencalonan Aries Sandi-Supriyanto dinyatakan tidak memenuhi syarat, karena tidak bisa membuktihan keabsahan Surat Keputusan Pengganti Ijazah (SKPI) Aries Sandi.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pesawaran, Iswanto mengatakan masih menunggu perintah Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona maupun Sekda Pesawaran Wildan.

"Masih menunggu petunjuk dari pimpinan, karena inikan pertama dalam sejarah di Pesawaran, jadi terkait pelaksanaan PSU ini seperti apa kami juga belum tahu," tuturnya.(**)