MOMENTUM, Bandarlampung--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

Sehingga, diharapkan dapat mencegah terjadi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan.

Hal itu disampaikan Ketua KPK RI Setyo Budiyanto usai rakor pencegahan korupsi pencegahan korupsi di Balai Keratun, Rabu (5-11-2025).

"Yang lebih penting adalah transparansi dan akuntabilitas. Itu yang saya tekankan dengan harapan pencegahan korupsi tidak terjadi di provinsi lampung dan seluruh kabupaten/kota yang ada," tegasnya.

Menurut dia, pemerintah harus mampu bersikap transparan dengan membukan segala sesuatunya kepada publik.

Mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan harus dipublikasikan.

"Apa yang menjadi informasi publik boleh tahu ya silahkan. Inikan berawal dari perencanaan sampai kepada pelaksanaan dan hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat bisa dipublikasikan," jelasnya.

Untuk akuntabilitas, menurut dia, pemerintah tidak hanya sedekat memberikan laporan tetapi perlu dikaji.

"Ada inspektorat, BPKP, BPK dan banyak pihak yang bisa melakukan kajian terhadap laporan," sebutnya.

Sehingga, dengan proses akuntabilitas itu semua kegiatan bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang coba-coba melakukan penyimpanan.

Selain itu, dia juga menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah dan instansi terkait. Terutama aparat penegak hukum.

Dia menjelaskan, dengan sineritas tersebut, semua punya tugas dan perannya masing-masing.

"Harapan kami para pegawai dan aparat penegak hukum semua menjalankan prinsip integritas yang menjadi sebuah modal dalam melakukan pekerjaan sehari-hari," tuturnya.

Dia juga berharap, apa yang terjadi di masa lalu menjadi pelajaran agar tidak terulang kembali.

"Kami datang untuk kepentingan pencegahan karena ini posisinya kepala daerah kondisi yang baru kita berikan semacam materi untuk sama-sama menjaga dan mengingatkan agar kejadian yang dulu tidak terjadi lagi," tutupnya.

Sementara, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, pencegahan korupsi harus dilakukan secara bersama-sama.

"Kami percaya pencegahan korupsi harus dilakukan ber sama-sama serta visi presiden Indonesia Maju menuju Indonesia emas 2045,"kata Mirza.

Dia menjelaskan, dalam rakor itu, KPK berharap Lampung kedepannya dapat lebih baik lagi dan tidak ada kasus korupsi.

"Kita lihat tadi ada survei persepsi di 2024 kemarin baik kabupaten/kota dan Provinsi serta apa yang harus dibenahi," jelasnya. 

"Pimpinan yang baru ini memiliki semangat dalam berbenah dan memperbaiki Provinsi Lampung ke depan," tutupnya.