MOMENTUM, Bandarlampung — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandarlampung berkomitmen memperjuangkan tambahan anggaran untuk pengadaan vaksin rabies dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Langkah ini diambil menyusul mulai menipisnya stok vaksin di sejumlah puskesmas di wilayah kota.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandarlampung, Heti Friskatati, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait kekosongan vaksin rabies di beberapa fasilitas kesehatan. Saat ini, Dinas Kesehatan menerapkan sistem subsidi silang untuk memenuhi kebutuhan sementara.

“Ketersediaan vaksin rabies memang sedang kami bahas untuk tahun 2026. Kuota tahun ini sudah habis, tapi kami akan perjuangkan agar tahun depan ada peningkatan, terutama karena kebutuhan di Kota Bandarlampung cukup tinggi,” ujar Heti, Selasa (11/11/2025).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung, hingga September 2025 tercatat 549 kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR), dan angka tersebut diperkirakan terus bertambah hingga mendekati 600 kasus pada akhir tahun. Lonjakan ini menunjukkan perlunya penanganan cepat dan ketersediaan vaksin yang memadai.

Heti menegaskan, Komisi IV akan mendorong peningkatan alokasi anggaran kesehatan, khususnya untuk vaksinasi rabies.

“Jika kasus meningkat, otomatis alokasi juga harus ditingkatkan. Kami ingin memastikan masyarakat yang membutuhkan vaksin dapat segera tertangani,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Komisi IV terus melakukan pemantauan terhadap kondisi puskesmas, meski pengawasan belum mencakup seluruh wilayah. Pihaknya menerima sejumlah laporan masyarakat terkait keterbatasan stok vaksin dan berjanji akan menindaklanjuti bersama Pemerintah Kota.

“Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Jika ditemukan kekurangan di lapangan, tentu akan kami dorong agar segera ada solusi. DPRD siap mendukung penuh peningkatan pelayanan kesehatan,” kata Heti.

Salah satu contoh krisis stok juga terjadi di RSUD Tjokrodipo, yang dilaporkan kehabisan vaksin rabies selama dua bulan terakhir. Menurut Heti, hal ini menjadi indikator bahwa permintaan vaksin meningkat di luar perkiraan semula.

DPRD menilai, persoalan ini harus menjadi bahan evaluasi Pemkot dalam menyusun perencanaan anggaran tahun depan, terutama untuk memastikan pelayanan dasar kesehatan berjalan optimal di seluruh wilayah.

“Kami berharap dengan dukungan legislatif dan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi, penanganan rabies di Bandarlampung bisa lebih optimal dan tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan vaksin,” katanya. (**)