MOMENTUM, Bandarlampung--Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung masuk 10 besar tertinggi.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan usai mengikuti Rapat Evaluasi realisasi APBD Tahun 2025 bersama Kementerian Dalam Negeri, Rabu (24-12-2025).

Marindo mengatakan, rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian itu membahas terkait realisasi belanja dan pendapatan daerah.

"Untuk yang belanja, alhamdulillah tadi kita berada di 10 besar provinsi yang baik dalam melaksanakan realasi belanja daerah," kata Marindo.

Meski demikian, menurut dia, salah satu hal yang menjadi catatan Mendagri untuk Pemprov Lampung terkait dengan posis kas anggaran yang tipis.

"Ada empat provinsi yang posisi saldo kasnya sedikit, kita ada diperingkat keempat. Ya tentunya ini selaras dengan bagaimana realisasi belanja kita," jelasnya.

Dia mengungkapkan, berdasarkan informasi dari BPKAD, apa saja yang menjadi tagihan OPD langsung direalisasikan. Sehingga, tidak ada yang tertahan.

Untuk pendapatan, dia menjelaskan, realisaisnya akan dimaksimalkan lagi di sisa hari kerja pada tahun 2025.

"Untuk pendapatan, kita memang berada di tengah-tengah. Tapi memang masih ada waktu
sekian hari ini untuk bisa memaksimalkan potensi pendapatan," tuturnya.

Sementara, Kepala BPKAD Lampung Nurul Fajri mengatakan, setiap pendapatan yang masuk ke kas daerah langsung dibayarkan untuk tagihan OPD.

"Jadi kas yang tersedia atau mengendap itu memang sangat minim. Karena yang masuk, langsung dibayarkan tagihan," jelasnya.

Untuk serapan APBD Tahun 2025, Nurul menyebutkan, hingga saat ini telah terealisasi sekitar 83,5 persen. (**)